Mundur dari Kursi Ketum Golkar, Airlangga Hartarto Bilang untuk Keutuhan Partai dan Stabilitas Transisi Pemerintahan
TEMPO.CO, Jakarta – Airlangga Hartarto menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Padahal sesuai dengan jadwal, proses pergantian ketua umum partai beringin dilakukan lewat pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar, yang berlangsung pada Desember 2024 mendatang.
“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga lewat rekaman video yang diterima Pace, Ahad, 11 Agustus 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyatakan pengunduran dirinya terhitung sejak Sabtu, 10 Agustus 2024. Pengunduran itu dilakukan atas pertimbangan untuk menjaga keutuhan Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam rekaman itu, Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya mengenai keutuhan partai dan tujuan untuk stabilitas transisi pemerintahan.
Airlangga mengatakan Golkar merupakan partai yang matang dan dewasa. Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART organisasi yang berlaku.
“Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.”
Menurut dia, masih dalam pernyataan Airlangga di video itu, demokrasi harus dikawal dan dikembangkan terus-menerus. “Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar,” ujarnya. “Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya.”
Iklan
Sebelum kabar Airlangga mengundurkan diri, kursi Ketua Umum Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam telah meminta Airlangga untuk mundur. Ridwan juga mengusulkan partainya agar segera menggelar Munaslub untuk menggeser Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar telah berhembus sejak pertengahan tahun lalu.
Saat itu, posisi Airlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran dianggap gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Airlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Airlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya untuk berlaga di Pilpres 2024.
Airlangga juga diterpa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau bahan baku minyak goreng. Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian itu juga sudah diperiksan oleh Kejaksaan Agung pada Juli 2023.
Pace masih berupaya untuk mengonfirmasi Airlangga soal video pernyataan pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum Golkar.
Pilihan editor: Warga Jakarta Berpakaian Serba Hitam Geruduk Kantor PKS: Dukung Anies Baswedan Gubernur Jakarta