Program MBG di Papua Pegunangan Hanya untuk Sekolah Berasrama
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan pemerintah daerah akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Pegunungan. Program tersebut hanya diberikan untuk sekolah asrama di Papua Pegunungan. Sedangkan, sekolah non-asrama tidak mendapatkan program makan free of charge tersebut.
“Kami akan menggunakan pola asrama (dalam menerepkan MBG). Jadi, tidak diterapkan di sekolah,” kata dia di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 17 April 2025.
Dia mengatakan akan fokus untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua. Dia meyakini MBG merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah itu.
Dia pun menganggap biasa adanya penolakan MBG di sejumlah daerah Papua Pegunungan. Dia menuduh orang-orang itu tak dapat bagian dalam MBG. Namun, dia tak menjelaskan bagian apa yang dimaksud. “Menolak biasa. Orang mau dapat bagian,” kata dia.
Meski begitu, dia meyakini, program MBG baik bagi masyarakat Papua Pegunungan. Penolakan justru membuat masyarakat menjadi korban. “Tapi yang jadi korban rakyat bawah,” kata dia.
Sebelumnya, ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Free of charge (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025. Demonstrasi ini diikuti oleh pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa.
Dalam cuplikan video yang dilihat oleh Pace, mereka menyampaikan penolakan terhadap program makan bergizi free of charge yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, mereka lebih membutuhkan pendidikan free of charge.
“Tolak makan bergizi free of charge, berikan kami pendidikan free of charge,” demikian tertulis di salah satu spanduk.
Asken Yohans, seorang pelajar yang turut dalam aksi demonstrasi, menyatakan bahwa ia bersama ribuan siswa di Wamena dan Papua pada umumnya memerlukan akses pendidikan free of charge serta fasilitas sekolah yang layak.
Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana mengatakan program Makan Bergizi Free of charge akan sulit dilaksanakan di daerahnya. Proses distribusi makan free of charge kemungkinan terhambat karena medan yang sulit dilalui.
“Kemungkinan sulit jalan karena semua dengan pesawat. Kami dari ibu kota ke kecamatan pake pesawat,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Program makan bergizi ini juga akan sulit dijalankan karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran itu imbas dari pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. “Kami 99 persen anggaran dari pusat. Kalau dipangkas kami tak bisa mengelola,” kata dia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghormati masyarakat Papua yang tidak ingin menerima manfaat program makan bergizi free of charge. Menurut Dadan, program ini diperuntukkan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang sifatnya merupakan hak.
Karena itu, menuurut Dadan, pemerintah tidak mempermasalahkan bila ada masyarakat menolak menerima program MBG ini. “Kalau yang berhak tidak ingin menerima. Kami hormati,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025.
Pilihan editor: Serba Serbi Tukin Dosen yang Akan Dibayarkan Juli