Terpopuler Nasional: Ijazah Jokowi hingga TNI Masuk UI
TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah peristiwa politik nasional menyita perhatian pembaca Tempo pada Jumat, 18 April 2025. Publik masih menyoroti polemik tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, masuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Universitas Indonesia (UI), hingga perkembangan rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Berikut tiga berita terpopuler di nasional yang dirangkum oleh Tempo:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota tim pembela ulama dan aktivis (TPUA) sekaligus pakar telematika Roy Suryo membandingkan ijazah Joko Widodo dengan ijazah milik proklamator Mohammad Hatta.
Roy mengatakan Mohammad Hatta melanjutkan studi ke Universitas Nederlandse Handels-Hoogeschool (NHH), kini Erasmus Universiteit Rotterdam, setelah tamat Handelschool di Padang. Di Belanda, Hatta mengambil studi Handelswetenschappen (Ilmu Perdagangan) di Fakultas Ekonomi mulai tahun 1921 dan lulus tahun 1932 dengan Gelar Doctorandus in de Economische Wetenschappen.
“Kini seluruh masyarakat yang berkunjung ke kampus tersebut di Rotterdam bisa menyaksikan replika ijazah beliau yang terpampang di Gedung perpustakaan kampus Erasmus Universiteit ini sebagai bentuk penghormatan Internasional (Belanda) terhadap Moh. Hatta,” kata Roy Suryo dalam pernyataan kepada Tempo, 17 April 2025.
Menurut Roy, pemajangan ijazah itu sangat membanggakan karena Hatta dianggap sebagai alumni bersejarah dan tokoh dunia yang pernah belajar di kampus tersebut.
Sehingga, ucap Roy, tanpa perlu mencari-cari alasan berlindung di balik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 tahun 2008 atau UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 tahun 2022. Menurut dia, sudah jelas Ijazah Mohammad Hatta terbukti asli dan membanggakan seluruh masyarakat Indonesia hingga dipasang di Kampus Belanda.
“Sedangkan kalau ijazah tidak boleh difoto, hanya boleh dilihat dan itupun semua Kamera dan HP dikumpulkan dulu semuanya, ini namanya membagongkan,” ucap Roy.
Roy Suryo tak lain menyinggung ijazah mantan Presiden Jokowi yang tidak boleh difoto. Ia mengaku heran dengan alasan Jokowi yang melarang jurnalis tidak boleh memotret ijazahnya.
Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia (UI) Arie Afriansyah mengkonfirmasi kedatangan prajurit TNI ke Pusat Kegiatan Mahasiswa atau Pusgiwa UI, Depok, Jawa Barat, pada Rabu malam, 16 April 2025. Kedatangan seorang prajurit militer itu diketahui terjadi saat sejumlah mahasiswa menggelar konsolidasi nasional.
Arie berujar, bahwa kegiatan yang dihadiri sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus telah mendapatkan izin. Namun, dia menyatakan bahwa Rektorat UI tidak pernah mengundang TNI untuk hadir dalam kegiatan konsolidasi mahasiswa itu.
“Kami menghormati setiap kegiatan mahasiswa yang berlangsung di kampus,” katanya saat dihubungi pada Jumat, 18 April 2025.
Peristiwa TNI masuk ke kampus UI ini beredar di media sosial. Dalam unggahan yang beredar di media sosial itu, tampak tentara dengan pakaian dan mobil dinas berada di Pusgiwa UI.
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyatakan, bahwa kedatangan prajurit militer ke agenda konsolidasi mahasiswa nasional di Universitas Indonesia (UI) lantaran memenuhi undangan. Dia berujar, undangan itu ditujukan kepada Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Iman Widhiarto.
“Dia diundang oleh seorang mahasiswa inisial F dan bagian pengamanan UI untuk berdiskusi,” katanya saat dihubungi pada Jumat, 18 April 2025.
Kristomei mengatakan, tidak ada intimidasi yang dilakukan tentara dalam kegiatan konsolidasi mahasiswa tersebut. “Materi obrolan biasa saja, bertukar pikiran dalam suasana persahabatan,” ucapnya.
Draf awal revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) belum selesai. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan panitia kerja masih dalam tahap awal menyusun naskah akademik dan draf RUU Sisdiknas.
Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian, menyebut banyak hal yang harus dibahas dengan hati-hati supaya tidak ada materi yang terlewat. “Kami tidak buru-buru dalam menyusun Naskah Akademik dan draf RUU, namun tetap berkomitmen untuk membahas setiap kebijakan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan dunia pendidikan,” tutur dia ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 18 April 2025.
Ia berujar, Komisi X akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan praktisi pendidikan. Hal ini guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan perkembangan sistem pendidikan nasional.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan pada masa sidang ini, Komisi X akan melaksanakan sejumlah rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan. “Harapannya, akhir masa sidang III ini sudah terwujud Naskah Akademik awal dan drafnya,” tutur Lalu Ari. Adapun DPR baru saja memasuki masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 kemarin.
RUU Sisdiknas saat ini terdaftar sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025 yang diusulkan Komisi X DPR RI. Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan draf awal RUU Sisdiknas akan siap dibahas pada 14 April 2025.
“Tanggal 14 April Insya Allah sudah ada ya (draf). Nanti setelah itu kami akan buka,” kata Hetifah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 18 Februari 2025.
Menurut Hetifah, revisi UU Sisdiknas menjadi produk legislasi yang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat. Perubahan UU Sisdiknas berkaitan dengan penyesuaian dengan sejumlah UU lainnya yang mengatur masalah pendidikan. Penyesuaian itu meliputi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Eka Yudha, Ervana Trikarinaputri, dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.