Teguran Soal Mafia Beras, Mentan Amran: Bukan dari Wapres Gibran
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sosok yang menegurnya ketika menutup perusahaan milik mafia beras. Dia menjelaskan, kejadian itu terjadi pada masa lalu, buka dalam konteks Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka. Namun, Amran tidak menjelaskan siapa sosok wapres tersebut.
“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Ahad, 20 April 2025.
Untuk diketahui, Amran sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertanian di technology Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 27 Oktober 2014-20 November 2019. Dia kembali menjadi Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023-20 Oktober 2024 di technology Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.
Amran mengatakan, Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan dan korupsi. Menurut Amran, pernyataan di Universitas Hasannudin itu, dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional. Dia ingin menunjukkan bahwa menghadapi mafia pangan harus berani.
“Dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita. Dan selama ini, saya mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hari ini,” kata dia.
Amran pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan potongan video tersebut untuk memecah soliditas pemerintah.
“Saya tegaskan, jangan coba-coba adu domba saya dengan Wapres. Semua Presiden dan Wapres yang pernah saya dampingi, termasuk Wapres Gibran, punya semangat yang sama: bersih-bersih mafia pangan dan bela petani,” kata dia.
Amran mengklaim, komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden memberikan hasil signifikan di Kementan. Sepanjang periode sebelumnya, 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran terkait pupuk, hortikultura, peternakan, hingga praktik curang dalam distribusi beras.
“Di inner Kementan pun, lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai demosi dan mutasi karena pelanggaran disiplin dan integritas. Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” kata dia.
Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Kementan melanjutkan langkah tegas: 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 50 perusahaan tengah diproses hukum karena merugikan negara dan petani.
Sebelumnya, Amran mengaku pernah ditegur wakil presiden karena menutup perusahaan milik mafia beras. Tapi ia tak menyebut nama wakil presiden tersebut dan kapan teguran diberikan. Sepupu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam itu hanya mengatakan diberi teguran karena perusahaan mafia beras tersebut milik pemain-pemain besar.
“Saya juga, kami pernah ditegur wakil presiden. Gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya ternyata semuanya adalah pemimpin besar di dalamnya,” kata Amran dipantau lewat Youtube Universitas Hasannudin pada Jumat, 18 April 2025.
Amran mengaku dimarahi karena menutup perusahaan tersebut. Namun, dia justru mengatakan terima kasih atas tegurannya. Lagi pula ia sudah berkomitmen menutup perusahaan tersebut karena melanggar regulasi. “Kami dimarahi. Kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena melanggar regulasi di republik ini,” kata dia.
Pace sudah mencoba mengkonfirmasi siapa wapres dan perusahaan tersebut kepada Amran, tapi dia belum merespons
Juru bicara Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan, tidak ada menteri pertanian bernama Amran Sulaiman di masa Wapres Ma’ruf Amin.
“Waktu Kiai Ma’ruf jadi wapres tak ada menteri pertanian bernama Amran sulaiman,” kata dia melalui pesan WhatsApp, Ahad, 20 April 2025.
Diketahui Amran Sulaiman diangkat sebagai Menteri Pertanian oleh Presiden ke-7 Jokowi pada Oktober 2023. Dia menggantikan Syahrul Yasin Limpo karena terjerat kasus korupsi.
Pace juga mencoba menghubungi Staf Khusus Wapres Tina Talisa, dan Juru Bicara Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, Jusuf Kalla, Husain Abdullah untuk dimintai konfirmasi mengenai pernyataan Amran. Namun, keduanya belum merespons permintaan konfirmasi itu.