Jokowi Sebut Skirpsinya Ada di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM

TEMPO.CO, Solo – Selain ijazah, skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo turut menjadi sorotan. Jokowi menyebut skripsinya juga ada di Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. 

“Skripsi ini juga ada di Perpustakaan Fakultas Kehutanan. Ada. Dulu kami menyerahkannya di bagian pengajaran. Kan ada semua? Ya dicek lagi aja,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat, 23 Mei 2025. 

Jokowi enggan menanggapi lebih jauh ihwal skripsinya yang masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak. “Nanti kalau merembet ke mana-mana ya ndak akan selesai-selesai. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM. Semua dicek,” ucap dia. 

Terkait skripsi Jokowi, Bareskrim Polri mengungkapkan skripsi tersebut didigitalisasi pada 2016, namun baru diunggah secara virtual dalam sistem Perpustakaan Terpadu Virtual Universitas Gadjah Mada (PTD UGM) pada 2019. Polisi mengatakan digitalisasi arsip skripsi Jokowi dilakukan UGM karena bangga alumninya menjadi presiden.

“Karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan ada yang menjadi tokoh nasional, menjadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtippidum) Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.

Disinggung tentang perkembangan aduan di Bareskrim Mabes Polri maupun laporannya di Polda Metro Jaya yang semuanya berkaitan dengan ijazahnya, Jokowi mengatakan semua masih dalam proses. 

“Yang di Polda Metro Jaya semua masih dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih tetap lanjut, semuanya dalam proses hukum,” katanya. 

Setelah Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazahnya asli, Jokowi berharap agar polemik yang ada bisa jelas semuanya. “Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya,” kata dia. 

Menurutnya, hal ini juga seharusnya menjadi pembelajaran berdemokrasi bagi semuanya. Namun ia mengatakan berdemokrasi pun ada aturan mainnya. 

“Bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu boleh-boleh saja, mengkritik juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi diberikan ruang yang seluas-luasnya tapi juga ada batasan-batasannya,” kata dia.