Partai Buruh Catat Sudah 70 Ribu Buruh Kena PHK Sejak Januari
TEMPO.CO, Jakarta – Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja mencatat sudah ada 70 ribu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sejak awal tahun 2025. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan 70 ribu buruh di-PHK dalam empat bulan terakhir.
Pilihan editor: Minim Perlindungan bagi Gereja di Konflik Papua
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Teranyar adalah PHK di PT Maruwa Indonesia. Perusahaan manufaktur yang telah beroperasi sejak 1999 ini mendadak menghentikan seluruh operasionalnya di Kawasan Industri Bintang Industri II, Tanjung Uncang, Batuaji, sejak awal April 2025. Sekitar 205 pekerja yang terdiri dari 49 karyawan tetap dan 156 kontrak, tiba-tiba di-PHK tanpa ada kepastian pesangon.
Said menuturkan data dari Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) menunjukkan bahwa pada Januari hingga Maret 2025, telah terjadi PHK massal di 40 perusahaan, dengan total korban mencapai 60 ribu buruh.
“Namun hanya dalam waktu satu bulan berikutnya, angka ini melonjak,” kata Said dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 27 Mei 2025.
Said menuturlan, per April 2025 sudah 80 perusahaan melakukan PHK dan jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan mencapai 70 ribu orang. Artinya, kata Said, jumlah perusahaan yang melakukan PHK meningkat dua kali lipat hanya dalam empat bulan pertama 2025.
Said menyayangkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli justru menyampaikan data yang berbeda dari yang dihimpun KSP-PB. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Menaker menyebutkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK dari Januari hingga April 2025 hanya 26 ribu orang. “Pernyataan ini bertolak belakang dengan data-data yang ada,” ujarnya.
Said membeberkan mengapa klaim Menaker bertolak belakang. Pertama, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah pengangguran sebesar 80 ribu orang. Definisi pengangguran menurut BPS adalah mereka yang bekerja kurang dari satu jam dalam seminggu. Artinya, kata Iqbal, angka ini mencerminkan adanya PHK.
Kedua, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa sekitar 73 ribu orang telah mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) dalam periode Januari–April 2025. “Syarat utama pencairan JHT adalah status PHK,” ucap Said.
Apindo bahkan memprediksi bahwa sepanjang 2025, angka PHK bisa mencapai 250 ribu orang. Ketiga, kata Said Iqbal, BPJS Ketenagakerjaan mengatakan buruh yang sudah mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam rentang waktu Januari-April 2025 sebanyak 52 ribuan orang. Iqbal mengatakan syarat untuk mendapatkan JKP adalah buruh yang terkena PHK pada bulan tersebut.
“Mengapa data Kemnaker hanya 26 ribu? Itu jelas manipulatif, seolah ingin memoles citra di hadapan Presiden. Ini bukan sekadar salah data, tapi berpotensi terjadi kebohongan publik,” kata Said Iqbal.
Said Iqbal mendesak dibentuknya Satgas Nasional PHK. Menurut dia, satgas ini penting agar pemerintah memiliki satu sumber data yang sahih untuk pemetaan, klasifikasi penyebab, dan perumusan solusi untuk menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya.
Sebagai bentuk perlawanan atas masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data, Said Iqbal mengatakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan KSP-PB akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia. KSP-PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada 10 Juni 2025 yang akan dilakukan secara serentak di lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara, menuntut keadilan bagi buruh dan pembenahan total sistem ketenagakerjaan nasional,” kata Said Iqbal.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan jumlah korban PJK pada periode Januari hingga 23 April 2025 mencapai 24.036 orang. Ia merinci daerah dengan angka PHK tertinggi, yakni Jawa Tengah dengan 10.692 orang, disusul DKI Jakarta sebanyak 4.649 orang, dan Riau sebanyak 3.546 orang.
Adapun sektor usaha yang paling banyak memberhentikan pekerja adalah industri pengolahan dengan 16.801 korban PHK, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.622 orang, serta sektor jasa lainnya yang mencatat 2.012 orang.
“Saat ini (per 23 April 2025), yang sudah terdata itu sekitar 24 ribu. Jadi, sudah sepertiga dari tahun 2024. Kalau ada yang tanya, PHK saat ini dibandingkan tahun lalu itu memang meningkat,” kata Yassierli saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, 5 Mei 2024.
Adapun data dari Apindo menunjukkan bahwa jumlah korban PHK mencapai 40.000 orang. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara juga mencatat bahwa sekitar 23.000 anggotanya terdampak PHK dalam periode yang sama.
Apindo memperkirakan angka PHK akan terus bertambah hingga mencapai 70.000 orang pada akhir tahun, sejalan dengan catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa sepanjang 2024 terdapat 77.965 kasus PHK.
Melynda Dwi Puspita dan Sukma Kanthi Nurani berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Penyebab Keterlambatan Pembangunan 6 Sekolah di Jakarta