Tim Pengawas Haji DPR Soroti Kualitas Petugas Pendamping
TEMPO.CO, Jakarta — Tim Pengawas atau Timwas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kualitas petugas haji ditingkatkan. Anggota Timwas Haji DPR Adies Kadir mengatakan, petugas haji Indonesia harus dibekali pelatihan yang baik dan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas.
Pembekalan tersebut agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab selama penyelenggaraan ibadah haji. Adies menyoroti adanya petugas yang tak memiliki pengalaman berhaji, namun ditugaskan mendampingi jemaah. “Masih ada petugas haji yang belum pernah berangkat haji, belum pernah umrah, berangkat tidak mengerti. Kalau pun belum mengerti, mestinya dibuatkan pelatihan dengan standar pelatihan yang jelas,” ujar Adies di Mina, Makkah, Arab Saudi, seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Ahad, 8 Juni 2025.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan, setiap petugas harus memahami keberangkatan mereka ke Tanah Suci adalah mendampingi jemaah dengan tanggung jawab penuh. “Kalau jadi pendamping, walaupun pekerjaan sebelumnya berbeda, seharusnya paham bahwa tugasnya mendampingi, bukan berhaji untuk diri sendiri. Ini niatnya mendampingi jemaah,” kata Adies.
Ia meminta Kementerian Agama dan otoritas yang terlibat penyelenggaraan haji agar mulai menyiapkan pelatihan teknis dan psychological bagi calon petugas haji. Politikus Partai Golkar ini menyebutkan masih ada waktu sebelum pelaksanaan haji tahun depan. Adies mengatakan profesionalitas dan kesiapan petugas haji diperlukan agar tak terjadi pengabaian terhadap keselamatan dan kenyamanan jemaah.
Anggota Timwas Haji DPR lainnya, Selly Andriany Gantina, mengatakan hal yang sama. Dia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen sekaligus kualifikasi petugas haji. Selly menilai masih ada petugas yang tak menjalankan tugas secara maksimal.
Menurut dia, tidak semua petugas memiliki kemampuan dasar yang semestinya dimiliki, seperti bahasa Arab, pemahaman teknis tugas di lapangan, dan disiplin waktu maupun lokasi. “Terlihat di lapangan, banyak petugas yang menjalankan tugas hanya aji mumpung. Mereka ke Saudi untuk berhaji, bukan fokus melayani jemaah. Padahal tugas mereka sangat penting,” ujar Selly.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pelatihan bagi petugas haji saat ini belum mencukupi. Sebab, sejumlah petugas haji hanya mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) selama tiga hingga lima hari tanpa pendalaman di lapangan. Selly juga menyebut ada beberapa petugas yang tiba di Arab Saudi justru setelah jemaah tiba.
Selly mengatakan temuan tim pengawas ini deadly. “Apalagi nanti pada 2026, penyelenggara haji akan dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Maka, ke depan harus ada standar pelayanan minimal yang lebih ketat dan profesional,” kata anggota Komisi VIII DPR itu.
Ia berharap BP Haji nantinya dapat membentuk badan diklat khusus guna mencetak petugas haji yang memiliki standar dan kualifikasi tinggi. Dia menekankan bahwa kualitas petugas haji berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan jemaah di Arab Saudi.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang juga menyatakan perlunya peningkatan kualitas petugas haji. Dia menekankan, para petugas tidak boleh direkrut secara asal-asalan.
Petugas haji, kata dia, harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang matang. Para petugas perlu dibekali dengan simulasi kondisi riil di lapangan. “Petugas haji harus disiapkan dengan diklat minimum tiga bulan agar tahu persis langkah-langkah taktis yang harus dilakukan di lapangan. Bukan asal rekrut,” tutur Marwan.
Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji sebanyak 221.000 yang dibagi menjadi 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Sementara alokasi petugas haji mulanya sebesar satu persen dari overall kuota jemaah haji, yakni sebanyak 2.210 orang. Namun pada pertengahan April 2025 lalu, pemerintah melalui Kementerian Agama mengajukan tambahan kuota petugas haji.
“Permintaan kami sudah dipenuhi Arab Saudi,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Ahad, 13 April 2025, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama. “Kami dapat alokasi tambahan sebesar satu persen lagi, atau 2.210. Ini akan kami optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji,” ujar Nasaruddin.