Tim Pengawas Beberkan Masalah Pelaksanaan Haji 2025
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Tim Pengawas Haji DPR Adies Kadir berpendapat Kementerian Agama kurang melakukan antisipasi dan evaluasi dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Adies menyatakan hal ini setelah meninjau situasi penyelenggaraan haji dan kondisi jemaah di lapangan.
“Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujar Adies di Mina, Makkah, dikutip dari keterangan tertulis pada Ahad, 8 Juni 2025.
Wakil Ketua DPR RI ini mengungkapkan ada sejumlah persoalan dalam pelaksanaan haji. Beberapa di antaranya jemaah haji yang diusir dari tempat istirahat pada malam hari, jemaah yang tertinggal rombongan, hingga keterlambatan distribusi konsumsi. “Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” ujar Adies.
Adies juga mengkritik kesiapan dan distribusi petugas haji yang tidak merata. Ia mengatakan petugas haji justru tidak ada di beberapa titik yang padat. “Jemaah dibiarkan begitu saja,” kata Adies. Ia menegaskan Kementerian Agama perlu mengevaluasi hal tersebut.
Sementara itu, anggota Timwas Haji lainnya, Abdul Fikri Faqih, juga menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Fikri, berbagai masalah yang terjadi sejak awal kedatangan jemaah kembali terulang di fase puncak haji. “Permasalahan sejak berangkat itu kan jemaah terpisah-pisah, antara suami istri, pembimbing dan jemaahnya. Setelah direkonsiliasi, sampai sini (Arab Saudi) bercerai-berai lagi,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini.
Fikri mengatakan salah satu masalah yang deadly menjelang puncak haji adalah soal transportasi jemaah menuju Arafah. Dia menyebut banyak jemaah yang sudah mengenakan kain ihram sejak Rabu pagi, 4 Juni 2025 waktu Arab Saudi, harus menunggu tanpa kepastian hingga Kamis pagi untuk bisa berangkat.
“Mereka siap-siap pakai ihram itu sejak Rabu pagi. Yang sore tidak terangkut, malam tidak terangkut, sampai Kamis pagi ada yang belum terangkut. Alhamdulillah, Kamis siang semua sudah bisa tiba di Arafah,” kata dia.
Keterlambatan ini, Fikri berujar, disebabkan oleh armada transportasi dari pihak syarikah atau perusahaan layanan haji Arab Saudi yang tidak memadai.
Adapun di Arafah, jemaah haji berhadapan dengan kondisi tenda yang sudah penuh namun terus dipaksakan untuk diisi. Fikri menyebut Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief telah mengakui adanya masalah kelebihan kapasitas ini.
“Diakui juga oleh Dirjen PHU, ini memang harus dievaluasi syarikah-nya. Ternyata ada yang memaksakan, tenda sudah penuh, sudah overload, tetap saja ditambah-tambah lagi,” kata Fikri.
Semua temuan tim pengawas ini, Fikri mengatakan, akan menjadi bahan evaluasi dan masukan utama untuk revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Pilihan Editor: Jika Hewan Denda Haji Dipotong di Dalam Negeri