Aliansi Perempuan Desak Fadli Zon Minta Maaf Usai Sebut Pemerkosaan Massal Rumor
TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Perempuan Indonesia mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk meminta maaf karena telah menyebut kejadian pemerkosaan massal pada 1998 sebagai rumor belaka. Aliansi Perempuan tidak terima pernyataan Fadli Zon karena dianggap mengingkari kebenaran kelam yang menyisakan trauma bagi mendiang korban kekerasan seksual dan keluarganya.
“Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari Fadli Zon serta menolak segala bentuk penulisan ulang sejarah yang menihilkan sejarah-sejarah kekerasan seksual terhadap perempuan,” ujar Tuba Fallopi, yang mewakili Discussion board Aktivis Perempuan Muda (Famm) Indonesia dalam konferensi pers secara bold pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Sebagai penyintas kekerasan seksual, Tuba menilai Fadli Zon menghina penderitaan para korban. Ia juga menyayangkan pernyataan Fadli Zon yang menagih-nagih bukti pemerkosaan massal meski pemerintah B.J. Habibie telah mengakui peristiwa itu sebagai fakta sejarah. Hal itu juga diperkuat oleh temuan-temuan peneliti yang mendalami tragedi 1998.
Menurut Tuba, kekerasan seksual pada 1998 bukan insiden yang acak atau spontan, melainkan bagian dari pola kekerasan yang terjadi sejak 1965 di mana tubuh perempuan dijadikan medan politik untuk mengukuhkan kekuasaan.
“Dan itu yang dilakukan kembali oleh Fadli Zon secara langsung dengan remark dia di dalam media,” ujar Tuba kemudian. Sehingga ia menegaskan bahwa kegeraman aliansi perempuan yang muncul hari ini tidak mendadak muncul.
Menurut dia, terdapat kumpulan kemarahan yang secara tidak langsung dipupuk subur oleh pemerintah Indonesia sendiri. “Karena negara tak mau menyelesaikan ini dari kemarin-kemarin dan tidak pernah hadir dalam pemulihan korban.”
Pernyataan Fadli Zon yang kontroversial juga dikecam oleh Perempuan Mahardhika yang tergabung dalam aliansi. Nur Suci Amalia dari Perempuan Mahardhika mengatakan pernyataan Fadli Zon menunjukkan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak berminat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Dengan seorang pejabat negara yang menuding kejadian pemerkosaan massal sebagai gossip semata, maka Suci menyebutnya sebagai upaya pemerintah terus merawat impunitas. “Dengan sengaja menghilangkan dan tidak mengakui pemerkosaan Mei 1998,” tuturnya.
Dari sini, Suci melihat urgensi bagi pemerintah untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus pemerkosaan 1998 untuk benar-benar membuka tabirnya. Sebagai generasi yang lahir pasca reformasi, ia marah bila dalam proyek penulisan ulang sejarah pemerintah menghapus kejadian pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang termasuk di dalamnya peristiwa pemerkosaan massal kepada perempuan.
Oleh karena itu, aliansi yang terdiri dari sejumlah asosiasi pegiat antikekerasan terhadap perempuan ini bersuara lantang menuntun Fadli Zon mencabut pernyataannya dan mengakui kesalahannya,
Adapun tudingan pemerkosaan massal 1998 hanya rumor belaka itu dilontarkan Fadli Zon dalam wawancara tentang proses penulisan ulang sejarah bersama jurnalis senior dari IDN Occasions, Uni Zulfiani Lubis. Pace telah diizinkan oleh Uni Lubis untuk mengutip pernyataan Fadli Zon.
Fadli mulanya menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah bertujuan untuk mengklarifikasi rumor-rumor yang selama ini telah dianggap sebagai fakta sejarah. Politikus Partai Gerindra kemudian menjadikan peristiwa pemerkosaan massal sebagai contoh dari rumor yang ingin dia luruskan.
“Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu?” kata Fadli Zon dalam wawancara yang ditayangkan di siaran YouTube media IDN Time pada Rabu, 11 Juni 2025.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga menuturkan ia pernah menguji para sejarawan dengan mengatakan bahwa peristiwa tersebut telah diakui oleh tim pencari fakta. “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka (penulis ulang sejarah) tidak bisa buktikan,” ujar Fadli.
Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Menhan Undang Pakar untuk Bahas Dewan Pertahanan Nasional