Diplomasi Indonesia untuk Persiapan Ibadah Haji 2026

MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Kunjungan resmi itu sebagai bagian dari upaya diplomasi bilateral di bidang haji.

Dia menuturkan kunjungan itu nantinya akan memperkuat perlindungan terhadap jemaah Indonesia serta meningkatkan efektivitas sistem penyelenggaraan haji di masa mendatang.

“Diplomasi haji nanti akan dijelaskan langsung oleh Presiden Prabowo. Tidak etis kalau saya mendahului. Tapi insyaallah kita serahkan kepada beliau,” ujar Nasaruddin di Jeddah, Arab Saudi, Selasa, 17 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Nasaruddin menyebutkan diplomasi haji menjadi bagian penting dalam membangun kerja sama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam penguatan tata kelola layanan dan sistem pelaksanaan ibadah haji.

Menurut dia, secara umum, penyelenggaraan ibadah haji 2025 berlangsung dengan tertib dan lebih terkendali. Pergerakan jemaah dari Makkah menuju Jeddah dan Madinah berjalan sesuai dengan rencana tanpa gangguan berarti. Sistem distribusi dan pendataan jemaah dinilai semakin rapi setelah penyesuaian yang dilakukan pada tahap awal kedatangan.

“Alhamdulillah sekarang semuanya berjalan lancar. Kita sudah temukan polanya, sehingga tidak ada lagi kendala dalam pergerakan jemaah, baik ke Madinah maupun ke Jeddah,” ucapnya.

Transportasi di Makkah yang melayani antar jemput ke Masjidil Haram beroperasi sepanjang hari, memberikan fleksibilitas bagi jemaah untuk beribadah. Adapun seluruh lodge yang dikontrak di Madinah berada sangat dekat dengan Masjid Nabawi rata-rata dalam radius 500 meter sehingga memudahkan pelaksanaan ibadah secara optimum.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu menuturkan, menurut laporan Amirul Hajj, jemaah Indonesia telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Bagi jemaah yang dalam kondisi tidak memungkinkan, termasuk dua orang yang belum ditemukan, panitia telah melakukan badal haji secara resmi.

“Tidak ada satu pun jemaah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Semuanya sudah tertangani, termasuk yang dibadalkan karena sakit atau belum ditemukan,” kata dia.

Dia juga menilai layanan konsumsi memuaskan. Beberapa orang melaporkan makanan yang disediakan melimpah dan tersedia secara konsisten. Ini menjadi indikator penting bahwa perbaikan layanan logistik berjalan pada jalur yang diharapkan.

Catatan Pemerintah atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025

Meski secara umum pelaksanaan haji tahun ini terkendali, Nazaruddin mengatakan pemerintah tetap mencatat beberapa hal yang akan menjadi bahan evaluasi.

Beberapa catatan tersebut antara lain perbedaan information antara sistem Indonesia dan syarikah, penempatan jemaah yang belum sepenuhnya seimbang di tenda Mina, serta keterlambatan penyediaan makanan di beberapa lodge pada fase awal.

“Komunikasi information sangat penting. Ini harus diperkuat. Penempatan jemaah dan distribusi logistik juga harus lebih presisi dan sesuai kapasitas,” ujar Nazaruddin.

Mengenai sistem multisyarikah yang diterapkan pada tahun ini, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah fase kepulangan selesai. 

Menurut Nasaruddin, sistem dengan banyak penyedia jasa memiliki kelebihan dan tantangan, dan hal terpenting adalah bagaimana komunikasi dan integrasi datanya berjalan dengan baik. Jika sistem sudah stabil dan koordinasi berjalan mulus, kata dia, maka jumlah syarikah bukan menjadi persoalan utama.

Nasaruddin berujar pemerintah berkomitmen menyusun laporan evaluasi komprehensif sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan haji 2026. Dukungan diplomasi Presiden Prabowo, kata dia, akan menjadi elemen penting dalam proses tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama bidang haji.

BP Haji Temui Dubes Arab Saudi Bahas Persiapan Awal Haji 2026

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf bersama Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak berkunjung ke Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta untuk membahas evaluasi serta langkah-langkah awal persiapan haji 2026.

“Kami sepakat untuk terus bersinergi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menyusun strategi pelaksanaan haji 2026 lebih awal,” ujar dia di Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin dan menegaskan komitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Gus Irfan juga mengapresiasi upaya Pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan pelayanan secara baik kepada jemaah Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Penyelenggaraan haji tahun depan sepenuhnya akan dikelola oleh BP Haji. Tahun ini, BP Haji menyertai Kementerian Agama untuk belajar dan mengevaluasi setiap rangkaian penyelenggaraan ibadah haji.

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas akan menjadi prioritas utama dalam reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang akan datang.

“Presiden berulang kali menekankan bahwa BP Haji harus menjadi institusi dengan integritas tinggi dalam mengelola ibadah haji,” kata dia.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Bin Abdullah menyambut baik pertemuan tersebut. Dia berharap penyelenggaraan haji ke depan dapat berjalan lebih baik, sukses, dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh anggota jemaah.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Mereka Menolak Penulisan Ulang Sejarah Indonesia