Komisi II DPR Setuju Retret Sekda, tapi Tak Perlu Berhari-hari
TEMPO.CO, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf mendukung retret sekretaris daerah atau sekda. Menurut politikus Partai Demokrat ini, sekda merupakan tulang punggung pemerintah daerah.“Mungkin retret itu boleh tapi enggak usah berhari-hari. Cukup dua hari. Karena itu pemantapan saja. Ini lho kondisi perekonomian negara seperti ini, efisiensi, apa yang harus dilakukan di daerah?” kata Dede saat ditemui seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 26 Juni 2025.
Dede menilai sekda perlu menjalankan fungsi administratif pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi tanpa mengekor kepala daerahnya. Mantan wakil gubernur Jawa Barat ini juga menyoroti pemerintah daerah terkadang tidak selaras. “Kabupaten dan kota ini kadang juga gak sinkron dengan provinsi karena beda partai,” katanya. “Efisiensi yang ada bukan berarti tidak boleh sinkronisasi.”
Ditemui secara terpisah di gedung parlemen, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, juga menyoroti permasalah pemerintah daerah yang terkadang tidak seirama. Dia menyarankan retret juga seharusnya digelar untuk kepala dinas.
Bahtra menilai retret penting karena Presiden Prabowo Subianto ingin percepatan pembangunan. Menurut dia, sinergi daerah juga harus klop dengan pusat. Selama ini, kata Bahtra, setiap ada pergantian kepemimpinan di daerah, penyusunan program kerja jadi harus berbeda. “Enggak harus begitu. Sekarang harus bekerja untuk rakyat dulu.”
Isu retret sekda dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dia menuturkan retret itu tidak hanya untuk sekda tingkat provinsi, tetapi juga sekda kabupaten/kota. Retret akan digelar di kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Menteri Tito mengatakan tujuan retret ini adalah meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat.
“Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang. Sekda ini kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior, jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Menteri Dalam Negeri setelah pembukaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin, 23 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.
Menteri Tito menuturkan Kemendagri masih mematangkan rencana retret sekda tersebut. Meski lokasinya dapat dipastikan sama dengan retret kepala daerah gelombang pertama, yakni di kompleks Akmil Magelang dengan waktu yang telah disiapkan. “Wakil Menteri Dalam Negeri menjadi kepala sekolah lagi. Untuk waktunya, sudah saya siapkan,” tutur dia.