Cara Dedi Mulyadi Menjaga Sungai dan Laut Jawa Barat

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberi sanksi tegas kepada pabrik kertas di Karawang yang diduga mencemari Sungai Citarum hingga airnya berubah dari cokelat keruh menjadi biru kehijauan.

Dedi telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar melakukan penelitian dan mengumpulkan bukti-bukti adanya pencemaran sungai Citarum oleh perusahaan kertas itu.

“Saya tegaskan bahwa saya sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses dan bersikap tegas dan konsisten, serta memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran,” kata Dedi di Karawang, Jawa Barat, Selasa, 24 Juni 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia menyebutkan tidak akan berkompromi dengan para pelaku usaha di Jabar yang kedapatan melanggar aturan dan mencemari lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan sebelumnya menyebutkan, sejak warna air Sungai Citarum berubah warna dari cokelat keruh menjadi biru kehijauan pada Sabtu, 21 Juni 2025, pihaknya langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan itu. Hasilnya, kata dia, terungkap perubahan warna air Sungai Citarum terjadi ketika perusahaan itu sedang memproduksi kertas berwarna biru.

Air limbah dari produksi tersebut sebenarnya diolah di IPAL perusahaan itu, tetapi belum sepenuhnya bisa menguraikan pigmen warnanya. Sehingga masih menghasilkan warna biru ketika dibuang ke Sungai Citarum.

Atas kejadian itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang telah memberikan sanksi teguran. Sementara untuk sanksi lebih lanjut diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Adapun Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang mendesak Pemerintah Jawa Barat turun tangan mengatasi pencemaran Sungai Citarum, yang diduga bersumber dari salah satu pabrik kertas di wilayah Karawang. 

“Pencemaran lingkungan sering kali ditemukan di Karawang, tetapi penanganan tidak jelas. Jadi Pak Gubernur saya kira harus turun tangan mengatasi pencemaran lingkungan di wilayah Karawang,” kata Ketua Peradi Karawang Asep Agustian di Karawang, Selasa.

Dia menuturkan pada Sabtu, 21 Juni 2025, ditemukan terjadi pencemaran Sungai Citarum terjadi di wilayah Karawang. Akibat pencemaran itu, air sungai Citarum berubah warnanya dari sebelumnya berwarna cokelat keruh menjadi berwarna biru kehijauan.

Menurut Asep, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang telah menyatakan perubahan warna air Sungai Citarum itu akibat pencemaran limbah cair dari salah satu pabrik kertas di Karawang.

“Sumber terjadinya pencemaran sungai Citarum itu sudah diketahui, tapi tidak ada tindakan nyata. Ini menjadi catatan lemahnya penegakan peraturan perundangan-undangan terkait dengan lingkungan,” ujar Asep.

Asep menyebutkan instansi yang berhak memberikan sanksi adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Sebab, perizinan, rekomendasi dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, pertimbangan teknis pembuangan limbah cair dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

“Pemprov Jabar harus turun tangan. Pak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi harus turun menangani persoalan pencemaran Sungai Citarum ini. Apalagi, kejadian pencemaran yang bersumber dari pabrik kertas di Karawang sering kali terjadi,” tuturnya.

Pemprov Jabar Gandeng TNI AL untuk Jaga Sungai dan Laut

Adapun Dedi Mulyadi menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL untuk menyelamatkan ekosistem sungai dan laut di Jawa Barat. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI AL di Markas Besar TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 25 Juni 2025.

Dedi mengatakan kerja sama tersebut bertujuan menyelamatkan ekosistem sungai dan laut yang merupakan satu kesatuan dari hulu hingga hilir. Sejumlah program prioritas Jawa Barat akan digarap dengan TNI AL, di antaranya normalisasi dan penjagaan sungai.

“Komitmen kami dalam kerja sama dengan TNI AL adalah mengembalikan seluruh aliran sungai yang berasal dari gunung sampai ke laut dan memuliakan laut,” kata Dedi dikutip dari siaran pers Humas Jabar.

Pemerintah Jawa Barat berencana melibatkan TNI AL untuk berpatroli di sepanjang aliran sungai untuk menjaga kelestarian sungai. “Kita akan hitung berapa kilometer sungai dan berapa personel TNI AL yang dibutuhkan untuk menjaga kelestariannya,” kata Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan Dinas Perhubungan Jawa Barat akan membangun landasan udara kecil untuk memudahkan patroli laut, mitigasi bencana, serta evakuasi darurat pasien, termasuk ibu hamil dan pasien strok yang tinggal di wilayah terpencil.

Program prioritas lainnya adalah pendidikan kelautan bagi generasi muda. Jawa Barat berencana membangun sekolah berorientasi vokasi kelautan yang memprioritaskan siswanya berasal dari anak-anak nelayan dengan biaya pendidikan free of charge.

TNI AL akan dilibatkan dalam pemberian pendidikan dasar kedisiplinan dan wawasan kebangsaan di sekolah vokasi kelautan tersebut. Program  itu juga berkaitan dengan pengembangan teknologi dan infrastruktur kelautan. “Anak-anak Jabar harus memahami laut sebagai kekayaan alam yang harus dijaga, bukan dieksploitasi,” kata Dedi.

Selanjutnya, kata Dedi, adalah penataan wilayah pesisir dan kebersihan pantai, penambahan armada pengangkut sampah dan peralatan pengeruk untuk membersihkan sampah di pantai, serta penataan tempat pelelangan ikan. “Saya yakin kemakmuran hanya bisa diraih dengan cara merawat. Laut, sungai, dan gunungnya dirawat. Kalau dirusak, yang lahir adalah kehancuran,” ujarnya.

Dedi mengatakan menjaga lingkungan sejalan dengan filosofi Sunda yang memuliakan alam melalui tradisi hajat bumi dan laut yang merupakan bentuk penghormatan dan kesadaran ekologis. 

“Bersedekah pada laut berarti tak hanya mengambil dari laut, tapi juga memberi. Ini adalah bentuk penghormatan yang akan melahirkan keseimbangan ekosistem, termasuk tumbuhnya biota laut,” kata dia.

Adapun Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali mengatakan ruang lingkup kerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat mencakup pengelolaan wilayah pesisir dan maritim secara menyeluruh. “Kerja sama ini meliputi pemetaan dan mitigasi bencana, penanganan sampah di sungai dan pesisir, serta edukasi masyarakat pesisir dalam bidang kemaritiman,” kata dia.

Dia mengatakan kerja sama tersebut juga tertuju pada penanganan vegetasi mangrove dan kualitas air laut, normalisasi jalur pelayaran dan kolam pelabuhan, perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah pesisir, serta penataan kawasan kumuh secara terpadu. “Kami berharap kerja sama ini menjadi fashion pengelolaan wilayah maritim yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ahmad Fikri dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Polemik Penyelesaian Sengketa Pulau oleh Presiden Prabowo