Kata Puan dan Dasco Soal Surat Purnawirawan TNI tentang Pemakzulan Gibran
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani belum membacakan surat dari Discussion board Purnawirawan TNI yang memuat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pembukaan masa sidang ke-IV 2024-2025. Puan mengatakan belum menerima surat tersebut dan beralasan DPR RI baru membuka masa sidang ke-IV.
“Belum lihat, ini baru masuk masa sidang,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025. Puan menambahkan, semua surat yang masuk saat masa reses masih berada di Sekretariat Jenderal DPR.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Discussion board Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Gibran. Surat tersebut diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. “Benar, kami sudah terima,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 3 Juni 2025.
Indra menjelaskan, surat dari para pensiunan tentara tersebut telah diteruskan ke pimpinan DPR. Namun, jelas dia, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pimpinan lembaga eksekutif terhadap surat usulan pemakzulan Gibran tersebut. “Sekarang DPR ini sedang reses,” katanya.
Kendati Sekjen DPR telah membenarkan penerimaan surat tersebut, akan tetapi pimpinan DPR tersebut belum juga membaca rincian tuntutan pencopotan Wakil Presiden Gibran. Puan juga tidak menjawab apakah surat tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna selanjutnya.
Pimpinan DPR lainnya yang turut beralasan soal masa sidang adalah Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat dari Discussion board Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, DPR baru saja membuka masa sidang ke-IV tahun 2024-2025.
“Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025. Ia menjelaskan bahwa setiap surat yang masuk akan dibahas di rapat pimpinan dan berlanjut di Badan Musyawarah.
Menurut Dasco, surat usulan pemakzulan itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR dan belum diteruskan ke pimpinan dewan. Ia menyebut sempat datang ke kantor untuk menandatangani sejumlah dokumen, namun belum menemukan surat itu di mejanya. “Saya mau lihat suratnya, suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca,” kata Dasco.
“Kami mesti sikapi hati-hati dan kami akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Dasco.
Sebelumnya, Dasco mengaku sempat ingin membaca surat dari Discussion board Purnawirawan TNI tersebut, namun belum sempat karena DPR masih dalam masa reses. “Ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekretaris Jenderalnya juga enggak ada. Saya ingin lihat suratnya, suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2025.
Sebelumnya Discussion board Purnawiran TNI telah mengirimkan surat ke DPR RI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Dilansir dari Antara pada Rabu, 4 Juni 2025, surat yang dilayangkan pada 26 Mei 2025 tersebut ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta DPR periode 2024–2029.
Sejumlah nama purnawirawan jenderal TNI pun turut tercantum sebagai penandatangan surat itu, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.