Alasan Kemendagri Kaji Penggabungan Retret Kepala Daerah dan Sekda
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) membuka kemungkinan menggabungkan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang ketiga dengan para sekretaris daerah atau sekda. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan rencana itu untuk mengefisiensikan waktu dan memperkuat sinergi kebijakan di daerah.
Bima menuturkan opsi tersebut sedang dalam kajian, karena jumlah peserta retret kepala daerah gelombang ketiga lebih sedikit dibandingkan gelombang sebelumnya.
“Kami akan mempelajari jumlah gelombang ketiga dan apakah akan dilaksanakan bersamaan dengan sekda. Karena jumlahnya jauh lebih sedikit dari ini, mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan,” kata Bima di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 26 Juni 2025, seperti dikutip Antara.
Menurut dia, pelaksanaan retret kepala daerah gelombang ketiga masih menunggu penyelesaian seluruh proses hukum berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024, termasuk tahapan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah.
“Angkanya untuk kepala daerah yang mengikuti retret gelombang ketiga kalau tidak salah berapa belas lagi gitu, tidak sampai 20 lah ya,” tutur Bima.
Mengenai rencana pelaksanaan retret kepala daerah gelombang ketiga yang kemungkinan kembali digelar di kampus IPDN, dia masih menunggu kajian teknis, terutama jika jumlah peserta meningkat dari gelombang sebelumnya.
“Kalau 86 orang seperti sekarang masih memungkinkan. Tapi kalau 500 orang, apalagi ditambah lagi nanti dengan kloter terakhir kepala daerah, tentu harus dikaji kembali kesiapan pelaksanaannya,” katanya.
Mantan Wali Kota Bogor, Jawa Barat itu menyebutkan waktu pelaksanaan gelombang ketiga masih menunggu keputusan lebih lanjut. Namun Presiden telah menginstruksikan agar program ini dipercepat untuk mendukung akselerasi program pembangunan nasional.
“Pelaksanaannya belum ditetapkan bulan apa, tapi Presiden meminta agar dipercepat karena perlu akselerasi program,” kata Bima.
Adapun rencana retret untuk sekda seluruh Indonesia sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setelah pembukaan retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Kabupaten Sumedang, Senin, 23 Juni 2025. Tito mengungkapkan retret itu tidak hanya untuk sekda tingkat provinsi, tetapi juga sekda kabupaten/kota.
Tito menuturkan retret akan digelar di kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dia mengatakan tujuan retret ini adalah meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat.
Mendagri menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan retret untuk sekda dilaksanakan di Magelang. “Sekda ini kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior, jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Mendagri.
Mantan Kapolri itu mengatakan Kemendagri masih mematangkan rencana retret sekda tersebut. Meski lokasinya dapat dipastikan sama dengan retret kepala daerah gelombang pertama di Akmil Magelang dengan waktu yang telah disiapkan. “Wamendagri menjadi kepala sekolah lagi. Untuk waktunya, sudah saya siapkan,” ucapnya.
Komisi II DPR: Retret Sekda Boleh, tapi Tak Perlu Berhari-hari
Adapun Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf mendukung retret sekda. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan sekda merupakan tulang punggung pemerintah daerah.
“Mungkin retret itu boleh, tapi enggak usah berhari-hari. Cukup dua hari. Karena itu pemantapan saja. Ini lho kondisi perekonomian negara seperti ini, efisiensi, apa yang harus dilakukan di daerah?” kata Dede usai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.
Dede menilai sekda perlu menjalankan fungsi administratif pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi tanpa mengekor kepala daerahnya. Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini juga menyoroti pemerintah daerah terkadang tidak selaras. “Kabupaten dan kota ini kadang juga gak sinkron dengan provinsi karena beda partai. Efisiensi yang ada bukan berarti tidak boleh sinkronisasi,” ujarnya.
Ditemui secara terpisah di gedung parlemen, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong juga menyoroti permasalah pemerintah daerah yang terkadang tidak seirama. Dia menyarankan retret juga seharusnya digelar untuk kepala dinas.
Bahtra menilai retret penting karena Prabowo ingin percepatan pembangunan. Menurut dia, sinergi daerah juga harus klop dengan pusat. Selama ini, kata dia, setiap ada pergantian kepemimpinan di daerah, penyusunan program kerja jadi harus berbeda. “Enggak harus begitu. Sekarang harus bekerja untuk rakyat dulu,” ucapnya.
Daniel Ahmad Fajri dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Beda Sikap atas Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal