Logo

Bahlil Semprot Dirjen ESDM dan Bos PLN di Rapat DPR: Kurang Ajar Kalian


TEMPO.CO, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Teguran itu muncul imbas information desa yang belum teraliri listrik antara milik kementerian dan PLN tidak sinkron. 

Information Kementerian ESDM menyebut ada sekitar 5.600 desa yang belum mendapatkan fasilitas sambungan listrik. Sedangkan information PLN hampir dua kali lipat atau sebanyak 10 ribu desa. 

“Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025. 

Bahlil menuturkan bahwa dia memahami jika jajaran direksi PLN masih banyak yang baru setelah proses perombakan pada Rabu, 18 Juni 2025 lalu. Namun, dia menyayangkan lantaran Direktur Utama PLN masih sama, yaitu Darmawan Prasodjo, sehingga datanya seharusnya bisa diselaraskan. 

“Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya cuma satu gitu, enggak berubah-ubah. Jadi oke information ini mungkin yang up-to-the-minute (terkini), sayangnya tidak dilaporkan,” ucap Bahlil. 

Kendati datanya tidak sama, Bahlil menekankan bahwa daerah yang belum teraliri listrik menjadi fokus pemerintah. Dia mengungkapkan, apabila pembangunan infrastruktur listrik sulit untuk direalisasikan di daerah-daerah tersebut, maka pemerintah akan mendorong implementasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). 

“Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden (Prabowo Subianto) meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya, kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan,” ujar Bahlil. 

Bahlil pun berencana akan segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan PLTS. Dia menyebut anggaran untuk membangun fasilitas listrik itu nantinya akan melalui Kementerian ESDM. 

“Nanti biayanya akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by-design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” kata Menteri ESDM. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *