3 Sorotan terhadap MPLS Jawa Barat Melibatkan Tentara dan Polisi
TEMPO.CO, Jakarta – Tentara dan polisi dilibatkan mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Bandung di kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial dan Sentra Wyata Guna.
Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Suharma mengatakan, keterlibatan tentara dan polisi untuk materi MPLS soal pengembangan karakter. “Untuk menanamkan cinta Tanah Air, nilai-nilai saling menghargai, menghormati, kedisiplinan, empati, toleransi, dan perundungan,” katanya, Senin 14 Juli 2025.
Keterlibatan tentara dan polisi dalam MPLS di Jawa Barat telah menjadi sorotan sebelum hari pertama sekolah. Sekretaris Daerah Herman Suryatman melalui siaran pers pada Kamis, 10 Juli 2025, mengatakan bahwa kehadiran aparat bertujuan untuk memberikan motivasi dan pendampingan kepada siswa baru. Langkah ini merupakan bagian dari program pendidikan karakter ‘Gapura Panca Waluya’. Untuk jam masuk, seperti yang ditetapkan Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) sebelumnya, yaitu pukul 06.30 WIB,” ucapnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebijakan yang diklaim positif oleh pemerintah provinsi ini mendapat berbagai sorotan.
DPRD Jawa Barat
Ono Surono, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, meminta Komisi V DPRD untuk memantau langsung penyelenggaraan MPLS tahun ajaran 2025-2026. Menurut Ono, pemantauan langsung tersebut untuk memastikan penyelenggaraan MPLS berjalan sesuai aturan dan pedoman yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Karena disebut ada pelibatan TNI-Polri, saya akan minta komisi terkait untuk memantau langsung dan memberikan catatan sebagai bahan evaluasi,” kata Ono kepada Pace melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 12 Juli 2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan mengenai keterlibatan aparat TNI-Polri tidak termasuk dalam pedoman pelaksanaan MPLS. Menurut Wakil Menteri Atip Latipul Hayat ada tiga unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan MPLS. “Tidak ada pelibatan di luar ke tiga unsur tersebut, termasuk TNI-Polri di MPLS,” kata Atip, pada Ahad,13 Juli 2025.
Seluruh sekolah wajib berpedoman panduan MPLS Ramah yang telah diterbitkan kementerian. Panduan ini dirancang untuk memastikan masa orientasi siswa baru berlangsung secara edukatif, bebas dari kekerasan, perpeloncoan, atau praktik tak mendidik lainnya.
Atip memerinci ketiga unsur penyelenggara MPLS adalah panitia sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menekankan bahwa panitia di tingkat sekolah hanya terdiri atas guru dan tenaga kependidikan, bukan siswa dari organisasi seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun Majelis Perwakilan Kelas (MPK).
Perhimpunan Pendidikan dan Guru
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik kebijakan pelibatan tentara dan polisi di Jawa Barat. Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, menilai langkah tersebut tidak mendesak dan tak sesuai dengan momentum MPLS.
Satriwan menjelaskan, esensi MPLS untuk memperkenalkan siswa baru dalam lingkungan dan seluruh aturan sekolah. “Momentumnya MPLS adalah bagaimana murid memperoleh informasi yang memadai terkait aturan akademik dan aturan lain di sekolah, bukan soal memperoleh motivasi atau inspirasi dari personel TNI-Polri,” kata Satriwan.
Menurut P2G jika pemerintah provinsi tetap ingin melibatkan aparat, sebaiknya dilakukan pada waktu yang berbeda, misalnya saat masa belajar efektif telah berjalan. Pada saat itu, tentara dan polisi bisa memberikan materi yang relevan seperti pencegahan perundungan (bullying) dan tawuran pelajar. P2G menilai tidak ada urgensi untuk menerapkan kebijakan ini selama MPLS.