Jawaban Guntur Romli soal Jadwal Kongres PDIP
TEMPO.CO, Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Guntur Romli, mengatakan partai banteng belum memutuskan jadwal Kongres VI PDIP hingga saat ini. Politikus PDIP itu menyatakan belum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ihwal jadwal pelaksanaan kongres.
Meski begitu, dia mengakui bahwa awal Agustus partainya memiliki schedule untuk para kader. “Ada bimbingan teknis DPRD provinsi dan kota atau kabupaten,” katanya saat dihubungi pada Sabtu, 19 Juli 2025.
Schedule yang bakal digelar pada 29 Juli hingga 1 Agustus ini berlangsung di Bali. Guntur berujar kegiatan bimbingan teknis ini wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dari fraksi partai banteng. “Pemateri dari DPP dan narasumber yang lain,” ucapnya.
Kongres VI PDIP seharusnya digelar pada 2024 atau lima tahun sejak kongres sebelumnya pada 2019 lalu. Kongres keenam PDIP itu sebelumnya disebut-sebut bakal digelar pada April 2025. Namun hingga bulan ketujuh, kepastian pelaksanaan kongres PDIP masih abu-abu.
Guntur membantah pelaksanaan kongres keenam partainya kerap mundur. Sebab, menurut dia, belum pernah ada keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal jadwal schedule lima tahunan tersebut.
Guntur mengatakan penjadwalan Kongres ke-6 PDIP menunggu keputusan rapat pleno dewan pimpinan pusat atau DPP. Menurut dia, rapat pleno ihwal pelaksanaan kongres itu belum dibahas oleh pengurus partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Berdasarkan arsip Pace, PDIP terakhir menggelar Kongres V pada 2019 di Bali. Kongres yang dilangsungkan selama kurang lebih empat hari di Pulau Dewata itu membahas rencana penambahan pos ketua harian dalam struktur partai.
Ketua DPP PDIP bidang politik, Puan Maharani, juga belum mau blak-blakan mengenai rencana Kongres partainya. “Tahun ini Inshaallah. Kapan waktunya, kami akan umumkan segera,” kata putri Megawati Soekarnoputri itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.
Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Alasan Golkar Bilang Moratorium IKN Belum Perlu