Pj Gubernur Fatoni Pimpin Apel Netralitas ASN Papua Jelang PSU 2025
INFO NASIONAL – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, memimpin langsung Apel Deklarasi Netralitas dan Penandatanganan Pakta Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diikuti secara serentak oleh ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Provinsi Papua dan berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin, 21 Juli 2025.
Deklarasi netralitas dibacakan dan diikuti oleh seluruh ASN sebagai bentuk komitmen menjaga profesionalisme dan integritas, khususnya menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.
“Pagi ini kita bersama-sama dapat mengikuti apel sekaligus deklarasi netralitas dan penandatanganan pakta integritas ASN dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tahun 2025,” ujar Fatoni.
Fatoni menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai pondasi terciptanya iklim demokrasi yang jujur dan damai. Ia mengingatkan bahwa ASN harus tetap fokus pada pelayanan publik tanpa memihak dalam kontestasi politik. “ASN harus menjaga netralitas, tetap memberikan pelayanan dan menjalankan tugas masing-masing. Ini bentuk komitmen kita kepada bangsa, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata dia.
Lebih lanjut, Fatoni juga mengajak para ASN untuk aktif mengedukasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya serta menjaga kondusivitas wilayah. Ia mengimbau penggunaan media sosial secara bijak dengan menyebarkan informasi yang positif dan menghindari hoaks maupun ujaran kebencian.
“Mari kita sebarluaskan kebaikan, kita sebarluaskan informasi yang baik tentang Papua agar dikenal secara nasional maupun internasional sebagai daerah yang damai dan kondusif,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Fatoni menegaskan pentingnya peran ASN dalam mengawal proses PSU sebelum, selama, dan setelah pelaksanaannya. Ia berharap melalui komitmen bersama, Pilkada di Papua dapat berlangsung jujur, adil, dan demokratis. “Kita berharap tidak ada PSU lagi. Setelah 6 Agustus, semoga segera terpilih gubernur dan wakil gubernur definitif,” tandasnya.(*)