Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki banyak permasalahan. Persoalan tersebut seharusnya menjadi catatan bagi Menteri Komunikasi di masa pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan Kementerian Komunikasi masih memiliki banyak permasalahan meski secara umum pembangunan infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika terus berjalan. “Kami lihat permasalahannya banyak sekali, seperti pembobolan Pusat Information Nasional Sementara (PDNS), judi on-line, dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya terbangun,” kata Dave di Kantor Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro), Jumat, 13 September 2024. “Catatan kekurangan yang terjadi selama ini jadi pekerjaan rumah untuk kementerian berikutnya.”
Dave banyak mengetahui permasalahan di Kementerian Komunikasi karena lembaga tersebut menjadi mitra kerja Komisi I DPR. Komisi I kerap memanggil Kementerian Komunikasi untuk mempertanyakan pembobolan Pusat Information Nasional serta semakin maraknya judi on-line.
Pusat Information Nasional yang dikelola Kementerian Komunikasi mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Pemerintah baru mengakui jika Pusat Information Nasional diretas, empat hari setelah gangguan tersebut.
Iklan
Peretasan ini mengakibatkan layanan virtual sejumlah lembaga pemerintah terdampak. Awalnya, layanan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terungkap tidak dapat berfungsi. Tapi satu persatu layanan virtual milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terungkap ikut terdampak peretasan tersebut. Misalnya, sejumlah layanan virtual di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Di samping Kementerian Komunikasi, Dave Laksono, juga menyinggung sejumlah kementerian lainnya. Karena itu, Ketua Umum PPK Kosgoro ini berharap Prabowo memilih anggota kabinet yang kompeten di bidangnya masing-masing, meskipun berasal dari partai politik. “Jangan menganggap menteri dari partai politik itu tidak profesional. Kadang-kadang dari parpol pun bisa lebih sigap, lebih berhasil dari orang-orang non-partai politik,” kata Dave.
Pilihan Editor: Gugatan Setelah Peretasan Pusat Dana Nasional