Alasan Nasdem Tak Setor Nama Calon Menteri untuk Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem Hermawi Taslim mengatakan partainya memastikan menjadi bagian dari pendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meskipun tidak mengirimkan nama untuk masuk kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

“Nasdem adalah pendukung pemerintahan Prabowo, hal ini sudah kami nyatakan berkali-kali kepada publik,” kata Hermawi saat dihubungi di Jakarta pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Dia menyebutkan keputusan Nasdem saat ini adalah tidak mengirimkan nama-nama untuk masuk anggota kabinet Prabowo-Gibran. Namun, kata dia, komitmen Nasdem masih merupakan bagian dari pendukung pemerintahan mendatang.

Hermawi menuturkan menjadi anggota kabinet bagi Nasdem tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah sumbangan pemikirannya dapat diterima pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Nasdem memang tidak mengirim nama untuk anggota kabinet karena yang lebih penting bagi Nasdem adalah sumbangan pemikiran kami bisa diterima dan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo,” tuturnya.

Jumlah Kementerian di Kabinet Ptabowo

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan kementerian pada kabinet Prabowo bakal berjumlah sekitar 44-46.

“Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dia mengatakan sudah mendapatkan informasi nomenklatur kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk rakyat.

Dasco menuturkan jumlah kementerian yang nantinya bakal ada untuk pemerintahan selanjutnya itu akan berfokus untuk menunaikan janji kampanye dari Prabowo Subianto.

“Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang current maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” kata dia.

Dasco menyebutkan DPR pun bakal menyesuaikan jumlah komisi dengan jumlah kementerian. Maka dari itu, kata dia, DPR masih terus berkoordinasi dengan pemerintahan mendatang. “Nanti diharapkan Senin (14 Oktober) pada saat rapat pimpinan dan badan permusyawaratan itu sudah mendekati fastened,” kata dia.

Selanjutnya, Adies Kadir menyebutkan nomenklatur kementerian yang beredar masih berupa Simulasi…