Prabowo Berdiskusi dengan Pemred Media Selama 6 Jam Sehari Setelah Demo Indonesia Gelap
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menemui sejumlah pemimpin redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 Februari 2025.
“Setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhir kita pada 18 Juni 2023, akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama enam jam,” tulis Prabowo dalam unggahan foto di media sosial X dan Instagram-nya, 22 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam foto yang diunggah, terlihat pemimpin redaksi berbagai media seperti pendiri Narasi Najwa Shihab, pemred SCTV Retno Pinasti, pemred Detik.com Alfito Deannova Gintings, pemred IDN Times Uni Zulfiani Lubis, pemred Katadata Yura Syahrul, Presiden Direktur Nusantara TV Don Bosco Selamun, Direktur Pemberitaan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Irfan Junaedi dan sejumlah pemred lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengaku berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis. Ia mengatakan media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat.
“Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan tertulis tim media Prabowo, pertemuan itu diawali dengan makan siang bersama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi di ruang perpustakaan Prabowo yang berlangsung selama enam jam.
Retno Pinasti, Pemred SCTV dan Indosiar menyatakan dalam pertemuan tersebut berlangsung komunikasi dua arah untuk meluruskan isu yang berkembang.
“Inilah perlunya komunikasi dua arah yang lancar gitu ya, kita sih berharap ini lebih bisa clear untuk menghilangkan kesalahpahaman gitu, mungkin tidak hanya dengan media tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, banyak sekali kesimpangsiuran, kesalahpahaman,” tutur Retno.
Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaedi mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo menjelaskan secara detil terkait alasan berbagai kebijakan yang diputuskan, termasuk soal efisiensi atau rekonstruksi anggaran belanja, hingga program besar pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita mendapatkan penjelasan apa yang menjadi dasar cerita di balik itu semua sehingga kita bisa tahu, kenapa program efisiensi atau rekonstruksi anggaran dijalankan,” kata Irfan.
Yura Syahrul, pemimpin redaksi Katadata, menuturkan bahwa Prabowo dalam pertemuan itu menjelaskan secara gamblang dan komprehensif serta transparan berbagai kebijakaan strategis untuk pemerintahan saat ini dan di masa depan.
“Intinya, saya sangat mengapreasi pertemuan ini karena Presiden menjelaskan secara komprehensif dan transparan mengenai berbagai kebijakan strategis pemerintah saat ini dan ke depan. Beliau juga mau merespons pertanyaan mengenai berbagai isu yg berkembang saat ini kepada teman-teman pemred,” kata Yura.
Pertemuan Prabowo dengan pemred media ditutup dengan makan malam bersama serta diakhiri dengan bercengkrama di meja makan dan foto bersama.
Pertemuan itu terjadi sehari setelah sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Demonstrasi yang digelar dengan tema Indonesia Gelap itu merupakan demonstrasi terbesar sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober lalu.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini menjadi respons atas kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai kontroversial, menciptakan ketidakstabilan ekonomi, serta merugikan masyarakat kecil.
Demonstrasi yang digelar tepat setelah pemerintahan Prabowo-Gibran genap 100 hari ini menandakan ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap jalannya pemerintahan. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis dan bantuan sosial pangan. Meskipun mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat, program ini juga memunculkan banyak masalah, mulai dari pembengkakan anggaran, dugaan korupsi, hingga insiden keracunan siswa di Solo akibat konsumsi makanan dari program tersebut.
Selain itu, kebijakan mendadak seperti pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 justru memperburuk situasi.
Dalam demonstrasi ini, BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain:
– Efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis agar tidak terlalu besar dan boros anggaran.
– Mendesak Presiden Prabowo mengeluarkan Perppu Perampasan Aset guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi.
– Menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai melemahkan transparansi dan akuntabilitas.
– Evaluasi total pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar tidak menjadi lahan korupsi.
– Mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat tanpa ada diskriminasi kelas ekonomi.
– Menolak revisi UU Minerba yang berpotensi menguntungkan oligarki tambang.
– Menghapuskan dwifungsi militer di sektor sipil, agar demokrasi tetap terjaga.
– Reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri, guna mencegah penyalahgunaan wewenang.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Iqbal Chiesa, menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang justru dinilai memperburuk kondisi rakyat.
“Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ungkapnya dalam pernyataan resmi BEM UI.
Michelle Gabriela berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Aksi Indonesia Gelap Terus Menyala di Jakarta, Palembang, dan Yogyakarta