Presiden Prabowo Sambut Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana Negara
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyambut Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tom Lam dan istrinya Ngo Phuong Ly di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin sore, 10 Maret 2025.
Iring-iringan Tom Lam tiba sekitar pukul 16.45 WIB. Prabowo menyambut langsung Tom Lam di teras barat Istana Negara. Kedua kepala negara kemudian berdiri untuk mendengarkan lagu nasional masing-masing. Sebanyak 21 dentuman meriam dilepaskan saat pemusik Paspampres memainkan lagu nasional. Kemudian, Prabowo menemani Tom menginspeksi pasukan dan mengenalkannya ke Kabinet Merah Putih.
Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih yang menyambut Tom Lam, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Luar Negeri Sugiono.
Kemudian ada pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan usai upacara penyambutan, kedua pemimpin akan mengadakan pertemuan tête-à-tête.
“Setelahnya, akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis,” kata Yusuf Permana dalam keterangan resminya, 9 Maret 2025.
Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI.
Tom Lam merupakan mantan kepala kepolisian Vietnam sekaligus mantan presiden Vietnam dari Agustus-Oktober 2024. Saat itu purnawirawan jenderal polisi ini menjadi Presiden menggantikan Vo Van Thuong, yang mengundurkan diri pada Maret tahun lalu yang dituduh melanggar aturan partai setelah 18 bulan setelah dilantik.