Verifikasi Knowledge Tunggal Kemiskinan Baru Mencapai 25 Persen
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pengecekan lapangan untuk memastikan keakuratan Knowledge Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) baru mencapai 25 persen. Ia pun mengakui terjadi keterlambatan verifikasi knowledge tunggal kemiskinan tersebut.
“Ada sedikit kelambatan. Sampai sekarang baru 25 persen. Mudah-mudahan setelah lebaran kami bisa percepat lagi,” kata Saifullah setelah rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh kondisi medan di sejumlah daerah yang sulit dijangkau oleh tim verifikasi dari pemerintah. Beberapa daerah hanya bisa diakses dengan menggunakan perahu. “Jadi, ada daerah yang medannya cukup sulit,” kata dia.
Meski begitu, ia memastikan pengecekan DTSEN akan tuntas pada Mei tahun ini. DTSEN ini akan menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial triwulan kedua 2025 kepada keluarga mikisn. “Ada satu tahap yang kami lewati yaitu floor take a look at, untuk uji petik di lapangan karena memang datanya dinamis sekali,” ujarnya.
Sebelumnya, Saifullah menjelaskan bahwa pengecekan lapangan ini melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dinas sosial di seluruh Indonesia. Dalam pemutakhiran DTSEN, para pendamping PKH bertugas melakukan pengecekan untuk melengkapi variabel knowledge, memverifikasi standing aktif atau tidaknya Kelurga Penerima Manfaat (KPM), serta mengisi variabel yang menjadi dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS. Selain itu, pendamping PKH juga bertanggung jawab untuk memverifikasi usulan dan sanggahan dari masyarakat serta memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM secara lebih efektif.
Menurut Saifullah, program perlindungan sosial akan semakin efektif dengan penggunaan DTSEN. Ia mengklaim foundation datanya akan membuat bantuan sosial tepat sasaran. “Kami sepakat dengan BPS bahwa setiap tiga bulan melakukan pemutakhiran knowledge (DTSEN),” katanya pada Rabu, 12 Januari 2025.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program bantuan sosial harus berbasiskan pada knowledge yang akurat dan legitimate. Akurasi ini penting sebab selama ini setiap lembaga/kementerian yang berkaitan dengan program perlindungan sosial masing-masing memiliki knowledge keluarga miskin. Sehingga pemerintah membutuhkan satu knowledge tunggal keluarga miskin untuk menghindari penyaluran bansos yang salah sasaran.
DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan knowledge utama, yaitu Knowledge Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi knowledge ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dan Kementerian Dalam Negeri lewat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan keakuratan datanya.
Kementerian Sosial menyalurkan bansos sekitar Rp 75 triliun setian tahunna. Bantuan sosial itu berupa switch tunai langsung ke penerima manfaat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.