TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, sekolah rakyat akan resmi beroperasi di 100 titik pada Senin, 14 Juli 2025. Sebanyak 1.469 guru akan mengajar pada … Read More
INFO NASIONAL – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi meningkatnya alokasi anggaran obligatory spending di bidang pendidikan dan kesehatan. Necessary spending merupakan jenis pengeluaran pemerintah yang … Read More
INFO NASIONAL – Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta terkait penambahan CCTV di sejumlah titik … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil pada 6-7 Juli 2025. Prabowo telah tiba di Brasil pada Sabtu, … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – SETARA Institute menilai pengembalian standing militer aktif Letnan Jenderal atau Letjen Novi Helmy Prasetya usai menjabat Direktur Utama Perum Bulog sebagai bentuk kemunduran dalam reformasi militer. Langkah … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi I DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon duta besar RI untuk negera sahabat dan Perutusan Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai hari ini dan esok. Kegiatan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi bidang Luar Negeri DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta, pemerintah tetap memprioritaskan pendekatan conversation menyusul sikap legislator Malaysia yang tak menerima kesepakatan pengelolaan bersama … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi I DPR telah melakukan uji kelayakan pada 12 calon duta besar RI untuk negara sahabat dan pengutusan tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari ini, Sabtu, 5 Juli … Read More
INFO NASIONAL – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan Presiden Sukarno untuk membubarkan lembaga tertinggi negara Konstituante hasil pemilihan umum 1955. Dewan Konstituante dianggapnya gagal dalam merumuskan konstitusi baru … Read More
