TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Nelvia Gustina mengatakan tahapan persiapan logistik tahap 1 di Pilkada Jakarta 2024 sudah selesai 100 persen. Tahap … Read More
TEMPO.CO, Sukoharjo – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia masih mematok goal kemenangan secara nasional dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar 60 hingga 65 persen. Demikian juga … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Survei Charta Politika Indonesia mencatat elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono masih yang tertinggi dibanding dua pasangan calon lainnya pada Pilkada Jakarta. Sigi yang dilakukan pada 19-24 September 2024 ini … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkap sejumlah faktor yang membuat elektabilitas calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimal Provinsi (UMP) sebesar 8 persen hingga 10 persen … Read More
TEMPO.CO, Sukoharjo – Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo yang menjadi pasangan calon tunggal di Pilkada Sukoharjo 2024 mendapat nomor urut 1 dalam pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut calon … Read More
INFO NASIONAL – Knowledge perlintasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali periode Januari-Agustus 2024 menunjukkan kenaikan kedatangan warga negara asing (WNA) sebesar 22,62 persen dari periode yang sama di … Read More
TEMPO.CO, Sukoharjo – Pilkada Sukoharjo 2024 dipastikan hanya akan diikuti satu pasangan bakal calon (paslon) bupati dan wakil bupati, yaitu Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo. Hal itu lantaran tidak ada lagi … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Faisal Basri, seorang pengamat ekonomi dan politik serta pendiri Institute for Building of Economics and Finance (INDEF), meninggal pada Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ingin mengkaji ulang anggaran wajib atau obligatory spending untuk pendidikan sebesar 20 persen … Read More
