TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Sosial menyatakan bakal tetap memproses usulan gelar pahlawan nasional untuk presiden ke-2, Soeharto, di tengah gelombang penolakan dari sejumlah kalangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kementeriannya … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, sebagai bentuk pelecehan terhadap para korban pelanggaran … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) kembali menolak pengusulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 itu. Aliansi ini telah menyerahkan surat terbuka kepada Kementerian Sosial yang … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik pengusulan Soeharto sebagai kandidat penerima gelar pahlawan nasional. Kontras menyebut pengusulan itu merupakan upaya penghapusan sejarah. “Kami … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden ke-2 RI, Soeharto dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) tengah membahas pengusulan sepuluh orang tokoh tanah air untuk menyandang gelar Pahlawan Nasional. Nama sepuluh orang … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Sudah 58 tahun berlalu sejak peristiwa bersejarah yang mengubah arah politik Indonesia. Pada 11 Maret 1966, Presiden Sukarno menandatangani secarik surat yang kelak dikenal sebagai Surat Perintah … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama sang putra Didit Hediprasetyo dan mantan istrinya, Titiek Soeharto. Momen itu diunggah oleh akun Instagram resmi @prabowo pada Ahad, 2 Maret … Read More
TEMPO.CO, Semarang – Centre for Literary and Cultural Research atau CLCS menilai penghapusan nama Soeharto dari Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 11 Tahun 1998 sebagai bentuk manuver kekuasaan yang … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Presidium Masyarakat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara atau Constitutional and Administrative Regulation Society (CALS), Bivitri Susanti, menilai, MPR sedang membentuk type tak mau melakukan … Read More
