Komisi I DPR Minta Pemerintah Jadi Juru Damai Konflik India-Pakistan
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi I DPR RI meminta pemerintah menjadi juru damai atau mediator perang India-Pakistan atas konflik di wilayah Kashmir.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah proaktif menjadi juru damai karena hubungan baik dengan kedua negara. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mendukung gagasan ini.
“Komisi I DPR RI akan mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif diplomatik, baik melalui jalur bilateral maupun discussion board internasional guna mendorong conversation antara India dan Pakistan,” kata Dave kepada Pace, 10 Mei 2025.
Dave mengatakan Indonesia memiliki rekam jejak diplomasi yang kuat, terutama dengan kedua negara yang telah lama menjadi sahabat Indonesia. Ia mengatakan ketegangan antara India dan Pakistan tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik lebih luas. Apalagi kedua negara memiliki kemampuan nuklir.
Menurut Dave, Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, memiliki modal diplomasi yang cukup untuk menjembatani komunikasi antara kedua pihak. Ia mengatakan Indonesia berpengalaman dalam berbagai inisiatif perdamaian world, baik di kawasan Asia Tenggara, maupun dalam peran aktifnya di orum internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa dan kelompok negara G20.
Ia mengatakan saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk tampil sebagai juru damai. Apalagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina memiliki kepentingan yang berbeda dalam konflik ini.
“Indonesia dapat menawarkan pendekatan yang lebih netral, berbasis conversation, dan menjunjung prinsip perdamaian dunia,” ujarnya.
Dave mengungkapkan Komisi I DPR RI telah menyampaikan rekomendasi dan dukungan kepada pemerintah, termasuk kepada Kementerian Luar Negeri. Komisi I meminta Kemenlu mempertimbangkan langkah-langkah diplomatik yang dapat diambil. Jika diperlukan, kata Dave, Komisi I DPR RI siap berkoordinasi lebih lanjut guna mendorong Indonesia mengambil peran yang lebih signifikan dalam mendamaikan kedua pihak yang bersengketa.
“Komisi I DPR RI terus memantau perkembangan situasi antara India dan Pakistan serta mempertimbangkan berbagai opsi diplomasi yang dapat diambil oleh Indonesia,” ujarnya. “Dalam diskusi dan kajian inside, kami menilai bahwa Indonesia
memiliki potensi besar untuk berperan sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan.”
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah proaktif menjadi juru damai konflik India dan Pakistan. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, saat ini adalah momentum yang tepat bagi Indonesia melakukan upaya mediasi perdamaian antara India dan Pakistan.
“Momentumnya tepat, selain karena hubungan persahabatan Indonesia dengan kedua negara,” kata Sukamta dalam keterangannya kepada Pace, Jumat, 9 Mei 2025.
Sukamta menuturkan, Amerika Serikat yang biasanya menekan India dalam konflik-konflik terdahulu, saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam dan luar negeri. Apalagi duta besar AS di India saat ini masih vakum sejak Presiden Donald Trump terpilih. Sementara Cina sebagai kekuatan utama regional Asia, memiliki hubungan panas dingin dengan India. Apalagi Cina dianggap lebih dekat dengan Pakistan.
“Maka Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama regional Asia tentu diharapkan bisa tampil aktif menjadi mediator,” ucap Sukamta.
Sukamta khawatir ekskalasi konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir akan menimbulkan korban sipil lebih banyak. Perang juga akan berdampak pada kawasan regional. Sukamta mengatakan beberapa analisa menyebutkan skenario terburuk meningkatnya konflik adalah penggunaan senjata nuklir oleh kedua negara. Namun Sukamta mengatakan, skenario tersebut kecil kemungkinan karena kedua pihak mendeklarasikan tidak akan menggunakan nuklir terlebih dahulu.
“Saya meyakini, para pemimpin di India maupun Pakistan masih menggunakan pikiran yang rasional dengan mempertimbangkan berbagai risiko,” katanya. “Juga ada histori beberapa konflik terkait wilayah Khasmir dan perbatasan selama ini tidak meluas dan mampu diselesaikan di meja perundingan.”
Konflik antara India dan Pakistan ini dimulai setelah serangan di Lembah Baisaran, Pahalgam, Kashmir yang dikuasai India pada 22 April 2025. Sekelompok pria bersenjata membunuh 26 orang, termasuk 25 wisatawan dan satu penunggang kuda lokal. .
India menuding Pakistan mendukung, mempersenjatai, dan melatih kelompok-kelompok bersenjata di wilayah Kashmir. Sedangkan Pakistan menegaskan mereka hanya memberikan dukungan ethical dan diplomatik untuk gerakan pemisahan diri di Kashmir.
Rizki Dewi Ayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Ramai-ramai Menggugat UU TNI