TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Sosial akan membuat program Rumah Sederhana Terpadu. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penerima bantuannya adalah keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni dengan tanah milik sendiri. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan partainya menunggu sikap pemerintah soal kans perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah. Pernyataan ini merespons dampak putusan Mahkamah … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi sistem pengelolaan transportasi. Desakan ini terlontar usai Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan tak dapat menyebutkan secara element perihal nama calon duta besar dan negara sahabat yang akan menjadi tempat penugasan mereka. Mengacu Pasal 231 … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja meminta pemerintah untuk berkomunikasi dengan Myanmar untuk membebaskan WNI yang ditahan di Myanmar. “Yang kami harapkan seluruh warga negara Indonesia … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah. Mensesneg menyatakan pemerintah … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur prihatin melihat masyarakat tidak bisa menjaga diri saat membubarkan retret pelajar kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa barat. Isnur … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Epidemolog Griffith College Dicky Budiman meminta pemerintah Indonesia dan masyarakat waspada dengan dua virus baru yang saat ini menjadi perhatian, yakni virus Lujo (LUJV) dan virus Oropouche … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai Pemilu 2029. Putusan ini mengakhiri sistem pemilu serentak. Lantas, bagaimana tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendesak pemerintah dan DPR merevisi undang-undang untuk mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. … Read More
