MAHKAMAH Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Adies Kadir, menegaskan tidak ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau MK. “Undang-Undang MK tidak ada revisi,” katanya usai … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal telah mendorong constitutional engineering atau … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR dan pemerintah belum menetapkan waktu untuk merevisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi menghapus pemilu serentak. “Kami … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu guna mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Peneliti senior dari … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendesak pemerintah dan DPR merevisi undang-undang untuk mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. … Read More
KOMISI I DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin memastikan pihaknya akan mempercepat penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menyebut langkah aparat penegak hukum yang memajang uang sitaan berjumlah triliunan rupiah dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana … Read More
KOMISI III DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau revisi KUHAP. Komisi Hukum DPR itu menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyoroti hak korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan. Ketua LPSK Achmadi menyebut partisipasi aktif korban ini merupakan salah … Read More
