TEMPO.CO, Jakarta – Tiga anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menginterupsi rapat panitia kerja atau panja Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau revisi UU TNI dinilai … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal memanggil kuasa hukum Kades Kohod Arsin bin Arsip, dan stafnya pada Senin, 3 Maret 2025. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Dosen Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat supaya kasus politik uang dalam pemilihan umum atau pemilu ditangani langsung oleh kepolisian. Peneliti kepemiluan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Mabes TNI memastikan akan memproses hukum sejumlah prajurit yang terlibat penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan tahapan hukum itu … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Kuasa hukum Lembaga Studi Visi Nusantara selaku penggugat Pilkada Banjarbaru, Denny Indrayana, menyambut baik putusan akhir Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatannya. Denny menilai, putusan MK tersebut merupakan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pakar hukum tata negara berpendapat tidak ada konsekuensi atau sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer atau akmil Magelang, Jawa … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil mengkritik keras wacana penambahan kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum dan militer lewat wacana revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Mereka menilai … Read More
INFO NASIONAL – PT Pegadaian terus memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan masyarakat melalui kolaborasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk membentuk Desa Sadar Hukum di Bali, Jember, dan Bantul. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta — Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti figur 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK yang lolos seleksi tahap akhir. Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, dari sepuluh … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyoroti maraknya anggota DPR terpilih yang diberhentikan dan diganti sebelum dilantik. Menurut Feri, tindakan memberhentikan seorang … Read More
