Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Dapat Arahan dari Lembaga Penegak Hukum
INFO NASIONAL – Pelaksanaan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua pada hari keempat menghadirkan para pimpinan dari lembaga penegak hukum. Hadir Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Agung Yudha Wibowo; Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipikor), Polri Irjen Cahyono Wibowo; serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 25 Juni 2025.
Agung Yudha mengatakan, KPK menyampaikan materi terkait upaya-upaya pencegahan korupsi di daerah. “Sesuai dengan tugas kami di Kedeputian Korsup, yang memang bersentuhan langsung dengan pemda-pemda, kami merumuskan ke dalam MCP,” kata dia di depan awak media.
MCP atau Tracking Heart for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) merupakan aplikasi dan sistem yang dikembangkan KPK. Gunanya untuk memantau dan mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Jadi MCP itu kurang lebih seperti clinical check-up (MCU) untuk kesehatan. Manakala hasil MCP-nya sehat, kita bisa pastikan atau kita bisa simpulkan pemda yang bersangkutan kita nyatakan sehat dalam perspektif anti-korupsi,” tutur dia.
MCP merupakan equipment untuk mengukur kesehatan pemda dalam perspektif anti-korupsi berdasarkan delapan field tata kelola pemerintahan yang rawan korupsi dan menjadi fokus perbaikan. Delapan field itu yakni, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajeman aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi penerimaan daerah (pajak daerah).
“Untuk tahun ini, kita tambahkan lagi areanya menjadi area-area yang terkait dengan program-program strategis pemerintahan,” kata Agung Yudha. Terdapat isu-isu terkait dengan sumber daya alam, pendapatan dari pajak, dan isu-isu lain seperti program makan bergizi free of charge (MBG), penyaluran bansos, sekolah rakyat, dan lain-lain.
Senada, Irjen Cahyono Wibowo atas nama Polri juga memberikan pembekalan bagi kepala daerah. Pada Retret ini dia memastikan peran Polri untuk mengawal Asta Cita yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Asta Cita Ketujuh yakni Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba, menurut Irjen Cahyono, merupakan alasan Polri hadir di kegiatan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua ini. “Kami di sini hadir memberikan materi yang terkait dengan bagaimana menselaraskan program-program pemerintah sehingga bisa dieksekusi oleh pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran. Dan ini harus juga dilakukan pada aturan-aturan yang ada.”
Di satu sisi, Irjen Cahyono melanjutkan, Kepala Daerah harus mempunyai inovasi untuk memberikan kemajuan dengan mengedepankan atau mencari sumber daya anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan. “Sehingga apa yang menjadi tujuan negara itu sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar bisa tercapai melalui program-program Asta Cita.”
Kembali Diberi Arahan oleh Menteri dan Wakil Menteri
Hari keempat pelaksanaan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua masih dipenuhi dengan schedule paparan dan arahan dari para menteri atau wakilnya. Hadir antara lain Menteri Koordinator Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro; Menteri Koordinator Bid. Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Terdapat juga Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Perhubungan, Suntana; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Dalam schedule juga dijadwalkan paparan dan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir; Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik; Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni; serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, setelah menghadiri Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 25 Juni 2025. TEMPO/Hendy Mulia
Dalam arahannya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengajak daerah untuk bekerja bersama membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan tangguh. “Semua negara maju, pendorong kemajuannya dari SDM. Oleh karena itu untuk menjadi SDM yang unggul, pertama sehat secara fisik dan psychological, kedua punya kompetensi tinggi, ketiga selalu relevan dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.”
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengimbau kepala daerah agar memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini penting agar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dapat berjalan efektif.
Terdapat tiga kerangka utama yang harus dilaksanakan oleh pemda dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama, mengurangi jumlah pengeluaran masyarakat, misalnya dengan penghapusan atau pengurangan beban pajak tertentu, serta menyediakan fasilitas infrastruktur dan transportasi umum yang terjangkau. Kedua, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, Muhaimin menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan.
“Saya minta kepada kepala daerah melakukan bukan saja pelatihan sebagai kegiatan semata-mata kegiatan pelatihan, tapi pendampingan, agar kapasitas masyarakat ini meningkat, UMKM tumbuh, kualitas produksinya tinggi,” ujar dia.
Ketiga, mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kepala daerah diimbau untuk memetakan wilayah-wilayah mana saja yang perlu diperbaiki, mulai dari infrastruktur hingga kondisi tempat tinggal. “Nanti kalau tidak bisa juga, ya pindah. Kita pindahkan dari kantong kemiskinan transmigrasi, kita pindah untuk laksanakan pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan.”
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berharap dapat terus melakukan sinergi dengan seluruh pemda. Saat ini, pihaknya tengah melakukan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. “Juli ini akan kita laksanakan untuk 10.440 sekolah, dan nanti bisa bertambah, mungkin bisa lebih dari 11.000 ribu di tahun ini.”
Kemendikdasmen juga mulai membangun sarana dan prasarana digitalisasi pendidikan. “Mulai secara bertahap dengan memberikan bantuan ke sensible study room dan berbagai persiapannya termasuk berbagai materi dan pelatihan gurunya.”
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, saat memaparkan materi dalam Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 25 Juni 2025. TEMPO/Hendy Mulia
Adapun Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) memiliki manfaat antara lain untuk memberantas kemimpinan ekstrim, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempercepat kemajuan dan pembangunan desa di seluruh Indonesia. “Oleh karena itu, kita beri materi yang menyangkut bagaimana program Kopdes Merah Putih bisa diakses oleh pemda.”
Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid meminta pemda untuk memprioritaskan penyusunan Rencana Element Tata Ruang (RDTR) yang merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan tersebut perlu segera dilakukan apabila kepala daerah menginginkan investor masuk ke wilayahnya.
Keberadaan RDTR akan memudahkan pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Tanpa adanya izin tersebut, maka tidak akan ada usaha apa pun yang masuk ke daerah yang bersangkutan.
Investasi, kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu, penting untuk diperhatikan kepala daerah dalam meningkatkan perekonomian. Sektor investasi menyumbang 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia pun berharap pemerintah pusat dan pemda dapat berkolaborasi dalam menangani investasi dengan baik. Pihaknya juga terbuka kepada pemda yang ingin berkonsultasi mengenai investasi.
Dalam Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua, juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Yudi Sastro meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki potensi pertanian melimpah mendukung swasembada pangan.
Bagi wilayah yang tidak mempunyai potensi sawah yang cukup, terutama di Wilayah Timur terdapat komoditas tanaman lain yang di swasembadakan misalnya jagung. “Kita punya program padi gogo, karena padi ini tidak musti ditanam di sawah. Kita banyak alternatif.”
Kementreian Pertanian juga menawarkan cetak sawah bagi wilayah yang berpotensi. “Ada beberapa kepala daerah sangat antusias karena ada potensi lahan yang dijadikan sawah ke depannya.”
Sementara Wakil Menteri Perhubungan, Suntana menekankan pentingnya pemda memperhatikan keberadaan transportasi publik. “Transportasi merupakan urat nadi perekonomian, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan. Pemerintah, mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.”
Pemerintah mengutamakan pembangunan transportasi massal seperti kereta api atau yang menggunakan tenaga listrik. Dia pun mengajak pemda untuk berkolaborasi membangun transportasi. “Kami sangat mendukung pemda membangun transportasi massal dengan melibatkan swasta. Pemerintah pusat akan membantu proses administrasi dan konsesi.” Suntana pun meminta agar pemda terus berinovasi dan berkreasi dalam memecahkan masalah transportasi. (*)