Respon Pemerintah atas Konflik Thailand-Kamboja
TEMPO.CO, Jakarta – Situasi di daerah perbatasan Thailand dengan Kamboja kian tegang. Seperti dilansir dari Bangkok Publish, konflik bersenjata antar kedua negara yang memasuki hari kedua sudah terjadi di sembilan titik.
Kamboja mengirimkan pasukan dan tank ke daerah perbatasan. Sementara Thailand mengirimkan dengan pesawat F-16. Negeri Siam juga telah mengungsikan 63 ribu warganya.
Pemerintah Indonesia tengah memantau situasi dan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di kedua negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025, menyatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman dan terpantau.
“Kami sebisa mungkin menghindari untuk menyampaikan pendapat yang itu berkenaan dengan politik atau kejadian di negara yang lainnya,” kata Prasetyo.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Langkah tersebut mencakup pemantauan langsung terhadap situasi di lapangan, pembukaan saluran komunikasi dengan para WNI, serta penyampaian informasi penting terkait keamanan mereka. “Tapi, yang paling penting adalah bagaimana kami memastikan warga negara yang tinggal di sana itu aman. Jika terjadi sesuatu, itu sudah kami siapkan mitigasi-mitigasinya,” ujarnya.
Prasetyo menekankan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar segala langkah mitigasi disiapkan secara matang. Pemerintah berharap eskalasi konflik tidak meningkat lebih jauh karena dampak dari konflik tersebut bukan hanya bersifat regional tetapi juga berpotensi mempengaruhi situasi world, termasuk Indonesia. “Tentunya, kami tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara world, termasuk akan berdampak ke negara kita,” katanya.
Upaya Mediasi dan Respons DPR
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad berharap pemerintah Indonesia bisa berperan menurunkan ketegangan dalam konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Politikus Partai Gerindra itu meyakini hubungan baik antara Indonesia dan kedua negara bisa membantu meredam perselisihan.
“Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 25 Juli 2025.
Dasco berharap ada peluang Indonesia akan mendorong perdamaian antara Thailand dan Kamboja ke discussion board ASEAN. “Nanti kami akan suarakan dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat demikian,” katanya.
Selain itu, dia mengimbau agar warga negara Indonesia yang berada di Kamboja dan Thailand untuk tetap tenang. Adapun ketika ditanya soal rencana evakuasi WNI yang berada di wilayah konflik, Dasco hanya berujar akan meminta Kementerian Luar Negeri untuk berkomunikasi dengan otoritas setempat.
Konflik ini berawal dari ketidakjelasan pembagian wilayah yang terjadi sesaat Kamboja merdeka. Kemudian, Global Court docket of Justice (ICJ) mengeluarkan keputusan bahwa Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja pada tahun 1962, setelah keputusan ini keluar tidak ada konflik yang terjadi di antara kedua negara dalam waktu yang lama.
Namun, pada tahun 2008, Kamboja mengajukan secara sepihak Kuil Preah Vihear sebagai warisan sejarah dunia oleh UNESCO, tetapi akar permasalahannya adalah Kamboja juga mengajukan klaim atas wilayah seluas 4,6 kilometer persegi di sekitar Kuil Preah Vihear kepada ICJ yang sebelumnya tidak ada kepemilikan atas wilayah tersebut. Hal ini mengundang protes keras dari Thailand yang berujung konflik bersenjata sampai menimbulkan korban jiwa pada tahun 2011.
Adinda Jasmine dan Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Apa Risiko Utang Danantara bagi BUMN