Terpopuler Nasional: Kata Muhammadiyah Soal Rebutan 4 Pulau hingga PKB Kritik Fadli Zon

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah peristiwa politik mewarnai pemberitaan pada Senin, 16 Juni 2025. Pembaca menaruh perhatian terhadap polemik rebutan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Polemik itu turut direspons oleh Muhammadiyah.

Berita lain yang juga mendapat sorotan publik ihwal kritik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang pemerkosaan massal di kerusuhan Mei 1998. Termasuk berita penjelasan Komisi I DPR ihwal rekrutmen puluhan ribu tamtama TNI Angkatan Darat.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Nasional yang kembali dirangkum untuk pembaca.

1. Muhammadiyah Wanti-wanti Dampak Polemik Rebutan Pulau Aceh

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menilai polemik penetapan empat pulau Aceh masuk ke Provinsi Sumatera Utara dapat menciptakan disintegrasi. Dia meminta agar pemerintah segera menghindari dampak tersebut.

Anwar menyinggung ihwal peristiwa sejarah konflik bersenjata di Aceh antara pemerintah dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dia menyatakan banyak korban berjatuhan akibat konflik tersebut.

Namun, kata dia, konflik itu dapat teratasi berkat adanya Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. “Tetapi setelah 20 tahun berlalu perdamaian yang ada kembali terusik oleh kehadiran surat keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau, yakni pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipah, dan Panjang, masuk ke wilayah Sumatera Utara,” kata Anwar, pada Senin, 16 Juni 2025.

Menurut dia, keputusan pemerintah pusat memasukkan keempat pulau itu ke Sumatera Utara menyebabkan rakyat dan pemerintah Aceh tersinggung. Sebab, mereka meyakini secara formal dan historis, keempat pulau itu masuk dalam wilayah Singkil, Provinsi Aceh.

Anwar meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar dapat menyelesaikan polemik ini dengan sebaik-baiknya. “Sebab kalau kita gagal menangani masalah ini, maka tidak mustahil akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” ucapnya.

2. PKB Kritik Fadli Zon yang Menyangkal Adanya Pemerkosaan di Mei 1998

Kritik terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon itu disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perempuan Bangsa PKB Nihayatul Wafiroh. Dia mengatakan, pernyataan Fadli Zon telah menyakiti perasaan korban dan keluarga.

Adapun Fadli Zon menyebut kasus pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998 tidak memiliki cukup bukti untuk ditulis dalam buku Sejarah Indonesia. Nihayatul mengatakan, pernyataan itu justru menggambarkan ketidaktahuan dan abainya pemerintah terhadap catatan sejarah kelam bangsa.

“Siapa pun yang menyebut tidak ada tragedi pemerkosaan ini sangat tidak pantas,” katanya pada Senin, 16 Juni 2025.

Dia mengatakan, kasus pemerkosaan terhadap perempuan pada Mei 1998 telah diketahui secara luas. Baik oleh lembaga independen di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain itu, dia menyatakan fakta-fakta adanya pemerkosaan pada Mei 1998 telah tercatat dalam laporan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan hingga Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. “Mengingkari fakta tersebut sama saja dengan merendahkan martabat para korban dan menutup ruang pemulihan bagi mereka,” ucap Nihayatul.

3. Komisi I DPR Sebut Tujuan Rekrutmen 24 Ribu Tamtama TNI AD untuk Penambahan 5 Kodam

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto menjelaskan tujuan TNI AD merekrut 24 ribuan tamtama sepanjang tahun ini. Menurut dia, perekrutan jumbo itu untuk memenuhi kebutuhan di lima komando daerah militer (Kodam) yang baru.

Dia berujar saat ini mitranya di instansi pertahanan negara itu sedang mempertimbangkan di mana saja lima titik Kodam tersebut. Menurut dia, penentuan itu akan diputuskan sesuai kebutuhan dan persiapan.

“Mengenai 24.000 tamtama yang akan direkrut, memang ada kebutuhan,” ujar Utut pada Senin, 16 Juni 2025.

Dia meminta kepada publik untuk tidak mempersoalkan rekrutmen tentara tersebut. Sebab, kata dia, kebijakan ini akan memperoleh hasil yang baik bila disampaikan dengan cara yang baik pula.

“Jadi sekali lagi, kami ke depan di Republik ini idealnya bicara yang baik. Kalau ada pertentangan, ya diselesaikan begitu,” ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Andi Adam dan Dian Rahma berkontribusi dalam penulisan artikel ini.