TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia menyoroti ketentuan soal syarat jurnalis asing yang bertugas mesti memiliki surat keterangan dari kepolisian. Aturan tersebut tertuang di Pasal 5 ayat … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa Layong mengkritik ketentuan Pasal 5 ayat (1) butir b Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung meneken aturan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan prajurit aktif yang menjabat di kementerian/lembaga lain harus pensiun dini atau mundur dari dinas aktif. Menurut Agus, ketentuan ini sesuai dengan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan aturan tentara mengisi jabatan sipil akan ditinjau ulang dalam revisi UU TNI. Lodewijk mengatakan regulasi yang … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Partai Buruh Mentioned Iqbal menyatakan pihaknya menolak pasal tambahan yang terdapat dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yaitu Pasal 228 A. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi pembentukan tim investigasi oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia atau UI terhadap pemberian gelar doktor-nya. Dia mengklaim dirinya telah menjalankan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 soal asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya ditanggung anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Beleid itu diteken … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Partai Golongan Karya atau Golkar beri penjelasan usai viralnya video pidato Ketua Umum, Bahlil Lahadalia dalam time table konsolidasi partai di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu, 5 … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama tidak lagi mencantumkan rekomendasi tertulis Discussion board Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sebagai syarat pendirian rumah ibadah. Kepala Pusat … Read More
