TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, alasan DPR batal mengesahkan RUU Pilkada tidak berhubungan dengan demonstrasi pada hari yang sama, pada Kamis, Pada 22 Agustus 2024. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Seniman sekaligus aktor, Reza Rahadian mempertanyakan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berupaya mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Pilkada. Hal itu membuatnya geram dengan sikap … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merespons pembatalan pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada di DPR setelah ada ada aksi massa besar yang menolak revisi tersebut, Kamis 22 Agustus 2024. KPU … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Massa aksi penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membubarkan diri pada Kamis malam, 22 Agustus 2024, sejak sekitar pukul 21.00. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Tiga politikus sekaligus anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, Arteria Dahlan dan Putra Nababan menemui massa aksi Kawal Putusan MK di depan Gedung DPR RI pada Kamis … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR Achmad Baidowi menepis tudingan bahwa materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang disetujui dalam pembicaraan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak delapan fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat disingkat Baleg DPR memberikan persetujuan terkait hasil pembahasan keempat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di satu sisi, hanya … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Loedwijk Freidrich Paulus banyaknya anggota dewan yang tak hadir saat rapat paripurna hari ini, salah satunya karena terkena macet. DPR … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Yuliandri mengatakan bahwa pihaknya bakal mengawal putusan MK soal UU Pilkada yang hendak dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Badan Legislasi atau Baleg DPR buru-buru menggelar rapat usai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Melalui rapat itu Baleg … Read More
