TEMPO.CO, Jakarta – Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membantah adanya intervensi terhadap proses pemilihan petinggi lembaga antirasuah itu. Menurut Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh, seluruh prosedur … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud Md menyebut negara hukum lemah karena oligarki dan kleptokrasi. Hal … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengajak negara-negara di dunia segera menyusun hukum internasional yang mengatur penggunaan Artificial Intelligence (AI). Megawati menyebut ada risiko penyalahgunaan AI oleh para aktor … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK telah mengumumkan 20 nama calon pimpinan (Capim) lembaga antirasuah yang lolos tes profile evaluate, pada Rabu, 11 September 2024. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. KPK menegaskan … Read More
TEMPO.CO, Tenggarong – Tim hukum pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Edi Damansyah-Rendi Solihin, merespons adanya sejumlah pihak yang mempermasalahkan kliennya maju di Pilkada 2024. Edi … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menitipkan pesan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membenahi penegakan hukum. “Kita tidak mungkin akan bergerak lebih hebat ke depan, membawa impian-impian … Read More
TEMPO.CO, Nusa Dua – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa PKB Syaiful Huda menanggapi rencana Muktamar PKB tandingan yang akan digelar pada 2-3 September 2024 di Jakarta. Dia menilai discussion … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau ILUNI FHUI menentang adanya praktik pembegalan demokrasi di Tanah Air yang dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Badan Legislasi DPR akan menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. MK sebelumnya menurunkan ketentuan ambang batas Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. … Read More
