TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia dari delapan negara di Istana Merdeka, Jakarta, … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawa telepon genggam ke sekolah. Larangan ini sudah berlaku di negara-negara lain. … Read More
Sebanyak 500 rumah tidak layak huni di Bandung direnovasi tanpa dana negara. Hasil kolaborasi antara Kementerian PKP, Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
BEBERAPA instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar pelatihan bela negara bagi pegawainya. Pelatihan dilaksanakan di berbagai lokasi, dari Pusdiklat Bela Negara Badan Diklat Kementerian Pertahanan hingga Akademi … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni meminta negara peka terhadap masalah rakyat, termasuk mengenai keberadaan mafia tanah yang kerap merugikan. Pernyataan itu disampaikan Sahroni menyikapi … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Permohonan uji materi itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai rencana pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) guru mencederai semangat reformasi yang menginginkan kekuasaan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah permohonan hak paten dan merek tertinggi di dunia, melampaui negara-negara industri besar … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom mengklaim mereka mendapat bantuan berupa web satelit dari negara asing untuk kebutuhan komunikasi di … Read More
KPK memberikan batas menyelesaikan LHKPN ini sampai Jumat, 11 April 2025.
