TNI mengisi jabatan sipil secara implisit adalah bentuk pengembalian peran ganda militer di Indonesia. Hal ini disebut peran ganda karena mengacu kepada UNdang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 20024 tentang tentara … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Pada 2004, telah disusun peraturan yang hanya membolehkan TNI mengisi jabatan sipil, jika mereka sudah mengundurkan diri atau pensiun dari tugas militernya. Peraturan ini telah tercantum dalam … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa tentara aktif harus pensiun lebih dulu bila ingin masuk ke dunia politik ataupun pemerintahan. SBY menyatakan hal itu sudah … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan aturan tentara mengisi jabatan sipil akan ditinjau ulang dalam revisi UU TNI. Lodewijk mengatakan regulasi yang … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Lebih dari lima jam masyarakat sipil menggelar aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025. Puluhan orator silih berganti menyampaikan aspirasi dan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Masyarakat sipil akan turun ke jalan dalam aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Jumat siang, 21 Februari 2025. Elemen masyarakat ini bakal menyampaikan rapor … Read More
TEMPO.CO, Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengkritik tidak adanya pelibatan partisipasi publik dalam penyusunan draf rancangan revisi undang-undang KUHAP oleh legislatif dan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP telah resmi menjadi usul inisiatif DPR lewat rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. Sebelumnya, Koalisi … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Penunjukan Mayor Jenderal atau Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama atau Dirut Perum Bulog menuai polemik. Pasalnya, Mayjen Novi Helmy masih berstatus sebagai prajurit TNI … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil mengkritik keras wacana penambahan kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum dan militer lewat wacana revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Mereka menilai … Read More
