TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARA JP Utje Gustaaf Patty menjelaskan alasan mantan Presiden Joko Widodo yang tak menggelar open space di kediamannya untuk Lebaran … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi UU TNI jelas berbahaya jika tidak melibatkan partisipasi publik. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Tiga anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menginterupsi rapat panitia kerja atau panja Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau revisi UU TNI dinilai … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang TNI bersama pemerintah. Mereka menggelar rapat secara tertutup selama dua hari di Lodge Fairmont Jakarta untuk … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Pengurus KontraS melaporkan bahwa kantor mereka di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, disambangi tiga orang tidak dikenal pada Ahad dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB. Dari … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengatakan pemasok senjata untuk kelompoknya tidak siap psychological. Ini menyebabkan jaringan pemasok itu terbongkar … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya tidak harus mundur atau pensiun dari tentara meski menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Menurut … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani mengatakan akan berkoordinasi dengan Komisi IV untuk menindaklanjuti soal temuan takaran isi MinyaKita tak sampai 1 liter. Ia berujar kerja sama ini untuk … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Golkar Sarmuji mengaku tidak masalah jika prajurit aktif TNI menduduki jabatan sipil selama memiliki kemampuan dan tidak melanggar aturan undang-undang. Sarmuji ketika ditanya terkait … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah pusat lebih memprioritaskan pembiayaan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengklaim … Read More
