TEMPO.CO, Jakarta – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tengah mengusut dugaan korupsi proyek pendagaan Pusat Information Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024. Sudah ada lima tersangka dalam dugaan korupsi ini, salah satunya … Read More
INFO NASIONAL — BPJS Ketenagakerjaan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Kali ini, perhatian tertuju pada sosok Indah Lestari, … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mempertanyakan dasar usulan perpanjangan batas usia pensiun aparatur sipil negara. Ia ingin mengetahui apakah sebelum diusulkan oleh Korps Pegawai … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti kemampuan keuangan negara dalam merespons usulan pemberian dana bantuan bagi partai politik. Puan berpesan jangan sampai usulan itu … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai intimidasi terhadap penulis opini di Detikcom merupakan pola kekerasan yang terjadi sejak pengesahan UU TNI. Pola ini dialami oleh … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Relaxation space KM 21 B Ruas Tol Jagorawi tetap beroperasi meskipun meskipun telah disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal tersebut disampaikan oleh Senior Supervisor Consultant Place of … Read More
Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (PKRS) bagi anak disabilitas bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan hak dasar yang mendesak untuk dipenuhi demi perlindungan dan martabat mereka.
Penataan Kota Samarinda dilakukan seiring pengembangan potensi seni dan budaya lokal. Layanan publik kian efektif dengan digitalisasi.
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mulai mendata mahasiswa Indonesia yang saat ini tengah menempuh pendidikan di Harvard College, Amerika Serikat. Sekretaris Jenderal Kemendikti Togar Mangihut Simatupang … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti banyaknya kasus teror yang terjadi karena penyampaian pendapat sejak pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI pada 20 Maret 2025. … Read More
