TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengaku kecewa terhadap Menteri Koperasi Budi Arie yang membatalkan rapat yang seharusnya digelar pada hari ini. Mufti Anam mengungkapkan itu saat … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan agar putusan Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada seluruh pasangan calon di Pilkada Barito Utara dibawa ke ranah … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dicecar oleh Komisi III DPR soal pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan kantor Kejagung. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi X DPR dan Kementerian Kebudayaan belum membahas soal teknis penulisan maupun substansi sejarah Indonesia yang akan direvisi. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendesak Kementerian Kebudayaan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan pemerintah membuka peluang untuk menerapkan mekanisme pemilihan berbasis virtual atau digital balloting (e-voting) di Pemilu 2029 mendatang. Menurut dia, … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Macan Yusuf, mengatakan dana bantuan parpol dari APBN diperlukan untuk mengurangi biaya politik yang tinggi. Legislator Fraksi Demokrat ini mendukung … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Tim kuasa hukum DPR, I Wayan Sudirta, mengatakan perubahan pengaturan kolegium kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang lebih kuat. Wayan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi bidang Hak Asasi Manusia DPR Marifion mendesak pemerintah menerapkan pendekatan conversation berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan konflik Papua. Ia menyebut, konflik dan kekerasan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani meminta Komisi I memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto setelah insiden ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat pada Senin, 12 Mei 2025 lalu. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani berjanji tidak akan mengebut pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. atau KUHAP. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengklaim akan melibatkan masyarakat … Read More
