TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani berjanji tidak akan mengebut pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. atau KUHAP. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengklaim akan melibatkan masyarakat … Read More
TEMPO.CO, Jakarta — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman mengklaim Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan produk perundang-undangan paling partisipatif. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hasbiallah Ilyas memastikan akan mengundang sejumlah elemen masyarakat untuk membahas revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Menurut … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Hasbiallah Ilyas mengklaim komisinya berkomitmen untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida turut menyoroti draf revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Nany menyebut ada pasal dalam RUU tersebut … Read More
Publik masih khawatir terhadap sejumlah regulasi baru dalam RUU KUHAP.
TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perkara penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia dapat diatasi melalui restorative justice (RJ) dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi III DPR RI tidak terburu-buru membahas rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Koalisi menilai banyak materi yang harus dibahas … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dikabarkan siap membahas draf final Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi bidang Hukum DPR Hinca Panjaitan mengklaim komisinya akan selalu bersikap terbuka terhadap masukan-masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang KUHAP dan Polri. Ia mempersilakan masyarakat untuk … Read More
