TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah organisasi masyarakat sipil termasuk YLBHI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Jakarta, Amnesty World Indonesia, hingga Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengajukan Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan parlemen tidak melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) secara tergesa-gesa. Dia menyatakan hal ini … Read More
KETUA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Habiburokhman mengatakan DPR akan membuka kesempatan bagi masyarakat sipil memberi masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP akan rampung pada September 2025. “Kami lagi bahas … Read More
KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Salah satu yang menjadi sorotan adalah aturan tentang kewenangan penyadapan … Read More
INFO NASIONAL — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) membawa terobosan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya … Read More
INFO NASIONAL — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak memuat ketentuan tentang penyadapan. Menurutnya, persoalan penyadapan akan diatur … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tak terima kritik yang menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP tidak mewakili kepentingan publik. Politikus Partai Gerindra … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memaparkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP yang tengah dibahas DPR memuat lebih dari 334 Pasal. “Secara … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi bidang Hukum DPR Habiburokhman mengklaim, pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP yang tengah dilakukan DPR tak akan menyebabkan perluasan kewenangan … Read More
