TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi bidang Hukum DPR Habiburokhman mengklaim, pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP yang tengah dilakukan DPR tak akan menyebabkan perluasan kewenangan … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menyebut langkah aparat penegak hukum yang memajang uang sitaan berjumlah triliunan rupiah dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah untuk Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkonfirmasi … Read More
KOMISI III DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau revisi KUHAP. Komisi Hukum DPR itu menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyoroti hak korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan. Ketua LPSK Achmadi menyebut partisipasi aktif korban ini merupakan salah … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi bidang hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menampung sejumlah masukan soal penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada masa reses. Ketua Komisi III … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Di tengah pro dan kontra, pemerintah berniat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada tahun ini. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani berjanji tidak akan mengebut pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. atau KUHAP. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengklaim akan melibatkan masyarakat … Read More
TEMPO.CO, Jakarta — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman mengklaim Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan produk perundang-undangan paling partisipatif. … Read More
