TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mendesak pemerintah dan DPR merevisi undang-undang untuk mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Jaringan organisasi pengendalian tembakau di Indonesia menyambut positif langkah DPRD DKI Jakarta yang kembali membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Setelah lebih dari satu dekade … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Sipil untuk UU PPRT mendesak Badan Legislasi DPR RI segera menuntaskan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ini berkaitan dengan tenggat … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi II DPR Agustina Mangande meminta pemerintah pusat segera memediasi sengketa batas wilayah antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Batas wilayah itu mencakup … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta Bupati Puncak Elvis Tabuni dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menarik pasukan dari perkampungan di wilayah Kabupaten Puncak. … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Di tengah pro dan kontra, pemerintah berniat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada tahun ini. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI mendesak pemerintah segera menyusun payung hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis yang juga berlaku untuk sekolah dan madrasah swasta. Payung … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah akan mendiskusikan usulan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) aparatur sipil negara (ASN). DPR akan mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mendorong pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu mesti segera dilakukan. Menurut Titi, pembahasan dan penyelesaian RUU Pemilu lebih awal dapat … Read More
TEMPO.CO, Jakarta – Dosen Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang atau UU Pemilu harus segera dilaksanakan. Salah satu alasannya, menurut dia, ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi … Read More
